Banpol Pemalang Rp 2,1 Miliar Mengendap, Partai Politik Geram!

PEMALANG – Kegeraman melanda sejumlah partai politik di Kabupaten Pemalang. Dana bantuan partai politik (banpol) senilai Rp 2,1 miliar hingga kini belum juga cair. Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pemalang, Fahmi Hakim dari Fraksi PPP, mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam atas keterlambatan ini. Menurutnya, lambannya pencairan dana tersebut telah menghambat sejumlah program pendidikan politik yang seharusnya sudah berjalan sejak awal tahun 2025.

Fahmi, yang juga Ketua DPC PPP Pemalang, menyatakan hingga pekan ini belum ada kejelasan dari pemerintah daerah terkait penyebab penundaan pencairan banpol. Padahal, berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, dana banpol selalu cair di awal tahun.

"Ini sudah terlambat! Timeline-nya meleset. Kegiatan partai politik, khususnya pendidikan politik, seharusnya sudah dimulai sejak awal tahun, bukan menunggu dana cair," tegas Fahmi dengan nada kesal.

Akibat keterlambatan ini, berbagai program partai politik di Pemalang terpaksa tertunda. Para pengurus partai berharap pemerintah daerah segera mencairkan dana banpol yang menjadi tulang punggung kegiatan mereka. Ketidakjelasan ini menimbulkan pertanyaan besar: sampai kapan partai politik harus menunggu?