PEMALANG – Anggota DPRD Pemalang dari Fraksi PPP, Fahmi Hakim, menegaskan bantuan kematian senilai Rp3 juta yang dicanangkan pemerintah daerah hanya diperuntukkan bagi warga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal ini disampaikan Fahmi, Ketua Komisi A DPRD Pemalang, setelah melakukan sosialisasi program prioritas Bupati terpilih.
Fahmi menekankan pentingnya penargetan bantuan ini agar dana APBD dialokasikan secara tepat sasaran. Ia menjelaskan, data DTKS dan Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi acuan utama. Meskipun sekitar 525.505 warga terdaftar sebagai penerima PKH, bukan berarti semuanya otomatis menerima bantuan kematian. Proses pendataan ulang tetap diperlukan untuk memastikan keakuratan data penerima.
"Semua masyarakat yang terdata sebagai penerima PKH juga terdaftar dalam DTKS. Namun, tidak semua akan menerima bantuan. Pemilahan penerima sangat penting agar anggaran tepat sasaran," tegas Fahmi.
Related Post
Keputusan ini diambil mengingat masih banyak program prioritas Pemkab Pemalang yang membutuhkan pendanaan, terutama perbaikan infrastruktur jalan yang rusak. Fahmi menjelaskan, prioritas anggaran difokuskan pada pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi, dan penataan kota.
"Jalan masih banyak yang rusak, penguatan ekonomi dan tata kota juga perlu dibenahi. Jadi, kita prioritaskan anggaran ke bidang prioritas dulu," tambahnya. Dengan demikian, bantuan kematian Rp3 juta ini diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi warga miskin yang paling membutuhkan.
Leave a Comment