PEMALANG – Kegeraman melanda DPRD Kabupaten Pemalang. Dana bantuan partai politik (banpol) sebesar Rp2,1 miliar hingga kini belum juga cair. Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pemalang, Fahmi Hakim, dari Fraksi PPP, mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam atas penundaan ini. Ia menilai, keterlambatan tersebut menghambat sejumlah program partai politik, khususnya pendidikan politik yang seharusnya sudah berjalan sejak awal tahun 2025.
"Ini sudah keterlaluan! Sampai kapan kami harus menunggu?" ujar Fahmi dengan nada tegas, menunjukkan rasa frustrasinya. Menurutnya, tidak ada kejelasan dari Pemerintah Kabupaten Pemalang terkait penyebab penundaan pencairan banpol tersebut. Padahal, berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, dana banpol selalu cair di awal tahun.
Fahmi, yang juga Ketua DPC PPP Pemalang, menjelaskan bahwa proses pendidikan politik di berbagai partai politik di Pemalang terhambat akibat keterlambatan ini. "Kegiatan partai politik tidak bisa menunggu uang cair baru dimulai. Pendidikan politik seharusnya sudah berjalan sejak awal tahun," tegasnya. Ia berharap Pemkab Pemalang segera mencairkan dana banpol agar kegiatan partai politik dapat berjalan normal dan sesuai rencana. Para pengurus partai di Pemalang kini tengah menantikan kepastian pencairan dana tersebut.
Leave a Comment