Ijazah Jokowi dan Gibran Dipertanyakan, Proses Seleksi KPU Diuji?

Polemik kembali mengemuka terkait keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan politikus senior PDIP, Beathor Suryadi, yang menuduh ijazah Jokowi dari UGM dicetak ulang di Pasar Pramuka, Jakarta Pusat, menjelang Pilgub DKI 2012, menimbulkan gelombang pertanyaan.

Nurmadi H Sumarta, pemerhati sosial dan ekonomi dari UNS Surakarta, menanggapi tudingan tersebut dengan mempertanyakan proses seleksi dokumen di KPU saat pendaftaran Jokowi. "Lalu bagaimana dulu proses pendaftaran, seleksi dokumen di KPU dan proses demokrasi berjalan?" tanyanya dalam keterangan tertulis yang diterima Portal Batang ID, Rabu (25/6/2025).

Dugaan tersebut semakin diperkuat dengan sorotan terhadap ijazah Gibran. Nurmadi menyoroti perbedaan informasi mengenai pendidikan S2 Gibran yang sempat tercatat sebagai lulusan dari Australia, namun menurut Kementerian Pendidikan, hanya setara dengan SMK. "Status ini juga perlu kejelasan," tegasnya.

Pernyataan Nurmadi menyentuh isu integritas dan kejujuran kepemimpinan. "Pemimpin itu mestinya menjadi teladan dan segala hal," tambahnya.

Sebelumnya, pakar telematika Roy Suryo juga mengungkapkan temuannya terkait pendidikan Gibran. Berdasarkan riwayat pendidikan di website Pemkot Solo, Gibran tercatat lulus S2 dari UTS Insearch, Sydney, Australia pada 2010. Namun, menurut Roy Suryo, Gibran hanya menempuh program selama enam bulan dan tidak lulus. Lebih mengejutkan lagi, sertifikasi tersebut, setelah dikomparasikan lewat Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, ternyata hanya setara dengan ijazah SMK.

Kasus ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai transparansi dan validitas proses verifikasi dokumen dalam proses pencalonan dan pemilihan pejabat publik. Kejelasan atas isu ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap integritas proses demokrasi.