Ijazah Jokowi dan Posisi Gibran: Politisi Desak Permintaan Maaf dan Pengunduran Diri

Jakarta – Politisi PDI Perjuangan, Beathor Suryadi, melontarkan tuntutan keras kepada Presiden Joko Widodo. Ia mendesak Jokowi meminta maaf kepada bangsa Indonesia atas polemik ijazah presiden yang hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan. Dalam keterangan tertulisnya yang diterima Portal Batang ID, Selasa (1/7/2025), Beathor mempertanyakan keabsahan dokumen pendidikan Jokowi selama 21 tahun menjabat, mulai dari Wali Kota Solo hingga Presiden.

"Selama 21 tahun berkuasa, dari Wali Kota Solo hingga Presiden, Jokowi tidak pernah menunjukkan dokumen pendidikan yang diverifikasi secara sah oleh KPUD dan KPU RI. Kita tuntut Jokowi minta maaf kepada bangsa dan negara," tegas Beathor.

Meskipun Bareskrim Polri telah menyatakan keaslian ijazah Jokowi, permasalahan ini belum sepenuhnya mereda. Gugatan perdata terkait ijazah Jokowi masih bergulir di Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta.

Beathor juga menyoroti posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Ia mendesak Jokowi untuk menarik mundur Gibran dari jabatannya di tengah desakan pemakzulan yang menggema.

"Selain permintaan maaf, Jokowi juga perlu mengumumkan penarikan mundur Gibran Rakabuming Raka dari Jabatan Wakil Presiden," tegas Beathor. Langkah ini, menurutnya, penting untuk meredam gejolak politik dan menghindari proses pemakzulan yang panjang.

Beathor mengakui bahwa penggantian Gibran melalui jalur Mahkamah Konstitusi (MK) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan jalur konstitusional. Namun, ia meyakini pengunduran diri Gibran akan menjadi solusi lebih cepat dan efektif.

"Proses melalui MK dan MPR memang sesuai hukum tata negara, namun dengan pengunduran diri Gibran, prosesnya bisa jauh lebih cepat, hanya butuh dua hari saja, dibandingkan dengan proses pemakzulan," pungkas Beathor.