Ijazah Palsu Jokowi: Benang Kusut Menuju Bongkaran Kejahatan?

Dugaan pemalsuan ijazah Presiden Jokowi kembali mencuat dan memantik polemik. Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I), Tom Pasaribu, menilai kasus ini sengaja dibesar-besarkan untuk menciptakan perpecahan dan kerusuhan. Melalui keterangan tertulis yang dimuat Portal Batang ID, Kamis, 12 Juni 2025, Tom mengatakan bahwa kasus ini justru terungkap dari pernyataan dan sikap Jokowi sendiri selama masa jabatannya.

Tom menunjuk beberapa poin yang menurutnya menguatkan dugaan tersebut. Ia menyebut IPK Jokowi yang di bawah 2, reuni dengan teman-teman kampus yang justru menimbulkan pertanyaan, hingga kesalahan informasi mengenai dosen pembimbing skripsinya. "Hal-hal ini membuka borok sendiri," tegas Tom.

Lebih lanjut, Tom juga menyoroti sejumlah pernyataan Jokowi yang dinilai sebagai kebohongan publik, seperti klaim pemesanan 6.000 unit mobil Esemka, pernyataan enteng soal mengatasi banjir dan kemacetan Jakarta, hingga isu dana Rp 11 triliun.

Puncaknya, menurut Tom, adalah sikap Jokowi menjelang akhir masa jabatannya yang terkesan arogan dan menempatkan kepentingan keluarga dan kroni di atas kepentingan negara. Ia mencontohkan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dan Bobby Nasution sebagai Cagub Sumut.

"Ironisnya, 90 persen elite politik, partai politik, dan aktivis justru mendukung dan mengajak rakyat untuk menerima pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Jokowi dan keluarganya," ungkap Tom dengan nada kecewa. Situasi ini, menurutnya, memicu kemarahan publik yang tak terbendung. Oleh karena itu, dugaan ijazah palsu dianggap sebagai pintu masuk untuk mengungkap kebohongan, kecurangan, dan kejahatan yang dilakukan Jokowi selama memimpin Indonesia.