Jokowi dan Ijazah Palsu: Polri Tuai Kritik Mirip Era Kolonial

Batang, Jawa Tengah – Penanganan kasus dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi oleh Polri menuai kecaman keras dari Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I), Tom Pasaribu. Pasaribu menilai proses hukum yang dijalankan justru mirip dengan praktik hukum era kolonial.

Dalam pernyataan yang disampaikan Selasa (10/6/2025), Pasaribu menuding Polri telah mengabaikan jalur hukum yang berlaku dalam menangani kasus ini. "Skenario yang digunakan Polri identik dengan cara-cara kolonial Belanda dulu," tegasnya. Ia menambahkan, indikasi kuat menunjukkan adanya intervensi dari pihak tertentu, mengingat putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjabat sebagai Wakil Presiden.

Pasaribu menarik analogi dengan masa penjajahan. Menurutnya, pejabat kolonial Belanda kerap luput dari jeratan hukum, meski terbukti bersalah, sementara rakyat Indonesia yang menjadi korban justru tak mendapat keadilan. "Begitu pula kasus ini, Polri tampak berupaya keras agar ijazah Pak Jokowi dinyatakan sah tanpa menunjukkan bukti fisiknya," ujarnya, menyoroti upaya yang dianggapnya menghalalkan segala cara. Sikap ini, menurut Pasaribu, menunjukkan ketidakadilan yang menyerupai praktik di masa kolonial. Ia pun mempertanyakan komitmen Polri dalam menegakkan hukum secara adil dan transparan.