Polemik pengembalian aset negara berupa pengelolaan Jalan Tol Dalam Kota (Dalkot) Cawang-Pluit-Tanjung Priok kembali mencuat. Pengusaha Jusuf Hamka, melalui PT Citra Marga Nusaphala (CMN), dinilai lamban dalam menyerahkan pengelolaan jalan tol tersebut kepada pemerintah. Dugaan adanya kekuatan besar yang mendukungnya pun mengemuka.
Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, menyoroti perpanjangan konsesi pengelolaan Jalan Tol Dalkot yang dilakukan pada 17 Juni 2020 lalu, jauh sebelum masa konsesi berakhir pada Maret 2025. Keputusan ini, menurut Hari, memicu kecurigaan publik. "Kemungkinan besar ada pihak atau kelompok tertentu yang membekingi Jusuf Hamka untuk menghambat pengembalian aset negara ini," tegas Hari kepada Portal Batang ID, Minggu (8/6/2025).
Keengganan Jusuf Hamka melepaskan konsesi yang telah habis masa berlakunya, lanjut Hari, semakin memperkuat dugaan tersebut. "Tentu ada berbagai alasan dan kemungkinan yang mendasari sikap ngotot Jusuf Hamka," imbuhnya. Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang transparansi dan proses perpanjangan konsesi yang telah menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Publik pun menantikan klarifikasi resmi dari pihak terkait mengenai polemik ini.
Leave a Comment