Jakarta, 10 Mei 2025 – Desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergema. Setelah Forum Purnawirawan TNI melayangkan tuntutan penggantian Gibran kepada MPR, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, kini memberi sinyal akan buka suara terkait kontroversi putusan MK yang memungkinkan Gibran menduduki jabatan tersebut.
Pernyataan Anwar disampaikan singkat kepada wartawan di Gedung MK, Jumat (9/5/2025), sebagaimana yang dikutip Portal Batang ID. "Saya belum ada komentar. Nanti deh ya kapan, biarin aja dulu, saya cooling down yah," ujarnya.
Meskipun enggan berkomentar langsung, Anwar tak menutup kemungkinan akan mengungkap detail di balik putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dinilai bermasalah. Putusan ini, yang dinilai banyak pihak sebagai "skandal Mahkamah Konstitusi", terus menuai kritik dan menjadi sorotan publik. Anwar sendiri kerap disebut sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas kontroversi tersebut.
Related Post
Desakan pemakzulan muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI pada 17 April 2025 menyampaikan delapan pernyataan sikap kepada Presiden Prabowo Subianto, salah satunya adalah usulan penggantian Wakil Presiden. Mereka menilai putusan MK terkait Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
Tuntutan ini memicu pro dan kontra. Persatuan Purnawirawan TNI-Polri, yang di dalamnya terdapat tokoh-tokoh penting seperti Jenderal (Purn) Agum Gumelar dan Jenderal (Purn) Wiranto, misalnya, justru menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
Isu pemakzulan Gibran ini telah menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan, menarik perhatian tokoh-tokoh penting, pengamat, akademisi, dan politisi, termasuk Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Publik kini menantikan kapan Anwar Usman akan "membuka kotak pandora" dan menjelaskan kontroversi yang mengelilingi putusan MK tersebut.
Leave a Comment