Menkes Budi: Bisnis Kesehatan atau Pelayanan Publik?

Polemik kebijakan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kembali mencuat. Wakil Ketua Majelis Kehormatan Etika Kedokteran, Mayjen (Purn) dr. Budiman, dalam wawancara di kanal YouTube Forum Keadilan TV (2/6/2025), menyoroti sejumlah pernyataan dan kebijakan Menkes yang dinilai kontroversial dan memicu kecurigaan keterlibatan oligarki.

Budiman menyinggung pernyataan Menkes Budi yang menyebut "Selamat menikmati bersama saya lima tahun lagi," sebelum pengumuman Kabinet Merah Putih Oktober 2024 lalu. Pernyataan tersebut, disampaikan dalam pertemuan di Bali, menurut Budiman, menimbulkan persepsi Menkes dekat dengan kelompok elit korporasi.

"Kebijakan-kebijakan kontroversial yang dikeluarkan menimbulkan persepsi bahwa beliau dekat dengan kelompok elit korporasi tertentu. Program-program yang belum tentu bisa terlaksana dengan baik pun tetap diluncurkan," ujar mantan Kepala Pusat Kesehatan TNI ini.

Latar belakang Menkes Budi yang berasal dari dunia perbankan, bukan kedokteran, juga menjadi sorotan. Budiman mengatakan, hal ini menimbulkan kekhawatiran karena keterkaitan erat dengan korporasi. Lebih lanjut, ia menuding Menkes membuka peluang seluas-luasnya bagi rumah sakit asing untuk beroperasi di Indonesia, sehingga layanan kesehatan dianggap berubah menjadi lahan bisnis baru yang menguntungkan oligarki.

"Pembukaan akses seluas-luasnya bagi rumah sakit asing untuk beroperasi di Indonesia, menurut saya, merupakan indikasi layanan kesehatan dijadikan bisnis baru yang menarik bagi oligarki," tegas Budiman.

Kontroversi lain muncul dari kebijakan mendatangkan dokter asing. Budiman mempertanyakan efektifitas kebijakan tersebut dalam mencegah 2 juta warga Indonesia berobat ke luar negeri. Ia juga menyoroti framing negatif terhadap dokter dan pendidikan kedokteran Indonesia yang kerap dilakukan Menkes Budi di media sosial.

Pernyataan-pernyataan dan kebijakan Menkes Budi ini membuat publik terus mempertanyakan prioritas utama pemerintah dalam hal kesehatan: apakah benar-benar untuk pelayanan publik atau hanya untuk kepentingan bisnis sekelompok elit? Pertanyaan ini menunggu jawaban yang jelas dari pemerintah.