Pendidikan Inklusif dan Bebas Pungli: PDI Perjuangan Jawa Timur Desak Keadilan Pendidikan

Surabaya, 2 Mei 2025 – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menyuarakan komitmen kuatnya terhadap pendidikan yang adil, berkualitas, dan inklusif dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun ini. Mengusung tema nasional "Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua", partai berlambang banteng ini menekankan pentingnya kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang utuh, berkeadilan, dan berintegritas.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Wara Sundari Renny Pramana (Bunda Renny), menyatakan bahwa tema Hardiknas 2025 selaras dengan visi partai yang selalu menempatkan pendidikan sebagai kunci pembebasan dan pencerahan bangsa. Menurutnya, pendidikan berkualitas bukan hanya soal infrastruktur dan kurikulum mumpuni, tetapi juga akses yang merata, niat tulus, dan tanggung jawab bersama.

"Pendidikan yang berkualitas tak mungkin lahir dari sistem eksklusif, apalagi korup," tegas Bunda Renny. "Pendidikan harus bersih dari pungli, bebas diskriminasi, dan menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk anak-anak dari keluarga buruh, petani, nelayan, dan masyarakat kurang mampu."

Bunda Renny mengingatkan bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara sesuai Pasal 31 UUD 1945. Oleh karena itu, negara dan seluruh komponen bangsa harus bahu-membahu mewujudkan pendidikan sebagai tanggung jawab kolektif, bukan sekadar proyek atau komoditas. Ia menyayangkan masih adanya pungutan liar di sekolah negeri yang seharusnya dibiayai negara.

"PDI Perjuangan tegas menolak pungli dalam pendidikan. Kami mendesak pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk memperketat pengawasan dan menindak tegas oknum yang terlibat. Tak boleh ada lagi alasan ‘sumbangan sukarela’ yang memberatkan orang tua siswa," tegasnya.

Fraksi PDI Perjuangan berjanji akan terus mengawasi kinerja Dinas Pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota agar kebijakan pendidikan tetap berpihak pada keadilan sosial. Masyarakat juga didorong untuk aktif melaporkan jika menemukan pungli, diskriminasi, atau kekerasan di lingkungan sekolah.

Lebih lanjut, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti kesenjangan akses pendidikan di berbagai wilayah Jawa Timur, khususnya di daerah tapal kuda, kepulauan, dan daerah tertinggal seperti Situbondo, Sampang, dan Pulau Raas. Daerah-daerah tersebut membutuhkan perhatian serius pemerintah dalam hal tenaga pendidik, infrastruktur, dan akses internet.

"Pendidikan berkualitas untuk semua berarti tak boleh ada anak yang tertinggal hanya karena tinggal di daerah terpencil. Kita harus atasi ketimpangan ini dengan kebijakan dan anggaran yang tepat sasaran," ujar Bunda Renny.

Ia juga mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperluas program beasiswa afirmatif bagi anak-anak dari keluarga buruh, petani, dan penyandang disabilitas, serta menekankan pentingnya peran perempuan dalam dunia pendidikan. "Kita ingin anak-anak tumbuh tanpa diskriminasi gender. Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan adil bagi semua," ucapnya.

Bunda Renny mengajak seluruh masyarakat untuk terlibat aktif meningkatkan mutu pendidikan. Keberhasilan pendidikan, menurutnya, bukan hanya tanggung jawab guru dan pemerintah, tetapi juga keluarga, dunia usaha, tokoh agama, dan media massa. "Kita tak bisa hanya mengandalkan pemerintah atau sekolah. Semua pihak punya peran," tutup politisi asal Kediri ini.