Polemik Empat Pulau: JCC Minta Mendagri Tak Bebani Presiden Prabowo

Jakarta, 15 Juni 2025 – Sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara kembali mencuat. Ketua Jhon Cane Center (JCC), Najib Salim Atamimi, mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk tidak menambah beban kerja Presiden Prabowo Subianto dengan masalah yang dinilai seharusnya bisa dihindari. Keputusan Kemendagri yang memasukkan Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang ke dalam wilayah administratif Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, dianggap berpotensi memicu konflik.

"Para menteri seharusnya fokus pada 8 Asta Cita, visi besar Presiden Prabowo, bukan menciptakan masalah baru," tegas Najib dalam keterangan tertulisnya. Ia mempertanyakan urgensi kebijakan tersebut di tengah banyaknya program prioritas nasional yang belum terselesaikan. "Tidak masuk akal Mendagri mengurus hal yang berpotensi konflik, sementara banyak program penting yang terbengkalai," tambahnya.

Najib juga menyoroti pemahaman para menteri terhadap 8 Asta Cita. Ia menilai langkah Mendagri tersebut kontradiktif dengan poin ke-7 dan ke-8 Asta Cita. Poin ke-7 menekankan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pemberantasan korupsi dan narkoba. Sementara poin ke-8 berfokus pada harmoni kehidupan bermasyarakat, pelestarian budaya, dan peningkatan toleransi antarumat beragama.

"Kebijakan ini justru berlawanan dengan semangat Asta Cita ke-8. Alih-alih membangun harmoni, malah menimbulkan polemik yang mengancam persatuan," kritik Najib. Ia berharap Presiden Prabowo akan mengevaluasi kinerja menteri yang dinilai tidak sejalan dengan visi nasional. "Pidato Presiden Prabowo selalu jelas, jadi aneh jika menterinya kesulitan memahami atau bahkan menyimpang dari arahan tersebut. Jika sampai merepotkan Presiden, maka sudah seharusnya dievaluasi," pungkasnya. JCC meminta agar pemerintah segera mencari solusi yang damai dan adil untuk menyelesaikan sengketa ini tanpa menimbulkan gejolak sosial.