Presiden Prabowo Subianto menghadapi dilema politik yang pelik. Mengganti menteri yang berafiliasi dengan Presiden Jokowi bukanlah langkah mudah, demikian disampaikan pengamat politik dari Motion Cipta (MC) Matrix, Wildan Hakim kepada Portal Batang ID, Rabu (25/6/2025). Argumentasi yang kuat mutlak diperlukan.
Salah satu contohnya adalah polemik perubahan status administratif empat pulau di Aceh yang diinisiasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Keputusan ini, menurut Wildan, merupakan preseden buruk dalam pengelolaan wilayah kepulauan dan seharusnya menjadi pertimbangan kuat untuk melakukan reshuffle.
Namun, meski kontroversi tersebut sempat memanas, posisi Tito Karnavian tampaknya aman. Wildan menilai kapasitas Tito sebagai mantan Kapolri, yang memahami seluk-beluk politik, hukum, dan keamanan, menjadi pertimbangan penting bagi Prabowo. "Penggantinya harus memiliki kapasitas yang setara," tegas Wildan.
Related Post
Lebih jauh, Wildan menjelaskan bahwa keberadaan Tito dalam Kabinet Merah Putih juga terkait erat dengan kesepakatan politik pasca Pilpres 2024 antara kubu Prabowo dan Jokowi. Dukungan Tito kepada Jokowi di masa lalu, kini menjadikannya "kunci pengaman" bagi Jokowi dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam pemerintahan Prabowo.
Mengganti Tito, menurut Wildan, berpotensi merusak relasi antara Prabowo dan Jokowi, serta memperburuk hubungan Prabowo dengan Gibran. Oleh karena itu, meski terdapat potensi alasan untuk melakukan perombakan kabinet, Prabowo harus mempertimbangkan konsekuensi politik yang luas sebelum mengambil keputusan tersebut. Dilema ini menunjukkan betapa rumitnya navigasi politik dalam pemerintahan koalisi.
Leave a Comment