Prabowo Tegas: Empat Pulau Sengketa Masuk Wilayah Aceh! Netizen Serbu Medsos

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto telah mengambil keputusan final terkait sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara. Dalam sebuah pertemuan di Istana Selasa (17/6/2025) yang dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Mendagri Tito Karnavian, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, dan Gubernur Sumut Bobby Nasution, Prabowo memutuskan Pulau Mangkir Kecil, Mangkir Besar, Panjang, dan Lipan resmi menjadi bagian dari Provinsi Aceh.

Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan keputusan tersebut kepada publik. "Berdasarkan dokumen dan data pendukung, Presiden memutuskan keempat pulau itu masuk ke wilayah Aceh," tegas Prasetyo dalam konferensi pers yang videonya beredar luas di media sosial.

Keputusan ini langsung disambut antusias oleh warganet. Berbagai platform media sosial dibanjiri komentar positif yang memuji ketegasan Presiden Prabowo. Ungkapan dukungan dan apresiasi mengalir deras, menunjukkan dukungan publik terhadap langkah tegas Presiden. Akun-akun seperti cher._palembang25 ("menyala presiden kuuuu prabowo") dan anggraini_retnodinar ("PR Pak Prabowo ini banyak banget") hanyalah sebagian kecil dari banyaknya warganet yang mengungkapkan rasa senang dan bangga.

Namun, di tengah euforia tersebut, nama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menjadi sorotan. Sejumlah netizen mengaitkan beliau dengan kontroversi yang muncul sebelum keputusan final diambil, bahkan ada yang menyebutnya sebagai bagian dari "Geng Solo". Tuduhan ini menimbulkan seruan agar Mendagri diberikan tindakan tegas. Komentar-komentar seperti "Tombol yg nunggu kabar si tito di pecat pa Prabowo" (aldevi_bunda) dan "Semoga genk Solo segera dilenyapkan oleh Allah SWT" (fifiluthfi5) menunjukkan ketidakpuasan sebagian warganet.

Bahkan, mantan Presiden Joko Widodo pun ikut terseret dalam perbincangan di media sosial. Beberapa netizen mengungkapkan pendapat yang menyinggung kepemimpinan Jokowi terkait isu ini.

Keputusan Presiden Prabowo ini menutup babak baru dalam sengketa empat pulau tersebut. Namun, gema perdebatan di media sosial menunjukkan betapa sensitifnya isu ini bagi masyarakat, dan bagaimana keputusan pemerintah akan terus diawasi dengan cermat oleh publik.