Pulau Aceh: Manuver Mendagri Tito Karnavian Picu Polemik, Sanksi Menanti?

Polemik empat pulau di Aceh yang sempat dialihkan ke Sumatera Utara lewat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 300.2.2-2138/2025 kini telah menemukan titik terang. Keputusan Mendagri Tito Karnavian tersebut akhirnya dibatalkan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, mengembalikan administrasi keempat pulau tersebut ke Aceh. Namun, kontroversi ini menyisakan pertanyaan besar: apakah Mendagri akan mendapatkan sanksi atas manuvernya yang dinilai kontroversial ini?

Dr. Mintarsih Abdul Latief Sp.KJ, psikiater dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, menganggap polemik ini membutuhkan tindakan tegas. Dalam keterangannya yang dimuat Portal Batang ID, Rabu malam, 18 Juni 2025, ia mempertanyakan adanya sanksi atas kejadian ini. "Apakah ada sanksinya atau memang sekarang sudah semrawut?" tegasnya. Ia menduga adanya informasi yang sengaja disembunyikan demi kepentingan tertentu, dan mendesak agar penyelidikan dilakukan hingga ke level tertinggi. "Seorang pejabat melakukan apa saja terlalu bebas, kita usut yang paling salah itu siapa, diusut sampai level yang tertinggi siapa saja yang ikut terlibat. Bisa mulai dari Mendagri. Intinya masyarakat menantikan itu," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, memberikan apresiasi terhadap langkah cepat Prabowo dalam menyelesaikan polemik ini. Ia menyambut positif pernyataan Wakil Ketua DPR, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, yang telah berkomunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Apresiasi ini menunjukkan harapan agar kejadian serupa tidak terulang dan transparansi pemerintahan diperkuat.

Kejadian ini menyoroti pentingnya akuntabilitas pejabat publik dan perlunya mekanisme pengawasan yang efektif untuk mencegah tindakan sewenang-wenang. Publik kini menunggu langkah konkret pemerintah terkait sanksi bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas polemik empat pulau Aceh ini. Apakah akan ada ketegasan, ataukah kontroversi ini akan menjadi preseden buruk bagi pemerintahan ke depan? Pertanyaan ini masih menjadi teka-teki yang menanti jawaban.