Solidaritas Global: Perlindungan Muslim Minoritas Jadi Sorotan Sidang PUIC

Jakarta – Sidang ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) di Gedung DPR RI, Jakarta, menjadi panggung penting bagi negara-negara anggota untuk menyerukan aksi nyata dalam melindungi komunitas Muslim minoritas global. Peringatan 25 tahun PUIC ini dihadiri 38 dari 54 negara anggota, membahas berbagai resolusi terkait kondisi Muslim minoritas, mulai dari hak asasi manusia, diskriminasi struktural, hingga diplomasi jangka panjang.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, yang memimpin sidang, menekankan pentingnya pembentukan komite khusus di bawah PUIC. Komite ini, usulan Indonesia, akan memantau regulasi di negara-negara dengan populasi Muslim minoritas, memastikan kebijakan yang diterapkan tidak melanggar nilai-nilai Islam dan hak asasi manusia. "Pembentukan komite ini penting agar tidak lahir regulasi yang diskriminatif dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam," tegas Fadlulloh.

Indonesia, yang hadir dengan komitmen kemanusiaannya dalam menerima pengungsi Rohingya – meski tanpa mandat resmi PBB – juga mendorong konsensus antar negara anggota untuk solusi berkelanjutan bagi komunitas Muslim minoritas seperti Rohingya. Lebih lanjut, Indonesia mendorong pemanfaatan kedekatan kultural dan posisi strategis negara-negara Islam, seperti Arab Saudi, untuk intensifikasi lobi diplomatik demi perlindungan umat Islam yang tertindas.

Dukungan serupa datang dari berbagai negara. Qatar mengusulkan pembentukan badan independen di bawah PUIC, alokasi dana khusus untuk advokasi, dan penyusunan laporan tahunan untuk pemantauan konkret isu diskriminasi dan pelanggaran HAM. Aljazair menyoroti ancaman terhadap identitas budaya Islam, seperti larangan nama Islami, pembatasan jilbab, dan akses makanan halal, mengusulkan pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan kondisi geografis dan politik masing-masing negara.

Malaysia menekankan solidaritas politik dan pemanfaatan mekanisme hukum internasional, sementara Nigeria mengingatkan perlunya aksi nyata dalam memerangi diskriminasi sistemik. Sidang yang mengangkat tema "Good Governance and Strong Institutions as Pillar of Resilience" ini diharapkan menjadi momentum memperkuat solidaritas umat Islam dan mendorong perubahan kebijakan global yang lebih adil bagi komunitas Muslim minoritas. Sidang tersebut dihadiri pula oleh anggota BKSAP DPR RI lainnya, seperti Ravindra Airlangga (Fraksi Golkar), Sigit Purnomo (Fraksi PAN), Sohibul Iman (Fraksi PKS), dan Eva Monalisa (Fraksi PKB).