Pemalang – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Pemalang memberikan peringatan keras kepada eksekutif terkait pengisian jabatan di empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru hasil penggabungan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Mereka mendesak agar prosesnya berlangsung transparan dan bebas dari praktik ‘kongkalikong’ untuk menghindari terulangnya skandal jual beli jabatan yang pernah mencoreng nama baik Pemkab Pemalang.
Ria Kurniawan, anggota Fraksi PDI Perjuangan yang mewakili Ketua Fraksi Renaldi Firdaus Kautsar, menyatakan bahwa efisiensi dan penggabungan OPD pasti berdampak pada pergeseran jabatan struktural dan fungsional Aparatur Sipil Negara (ASN). Oleh karena itu, transparansi mutlak diperlukan.
"Kami minta prosesnya transparan. Jangan sampai ada ‘kongkalikong’. Kasus jual beli jabatan beberapa tahun lalu harus menjadi pelajaran berharga. Kali ini, semuanya harus sesuai aturan," tegas Ria.
Related Post
Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya seleksi jabatan yang terbuka dan berintegritas, berdasarkan keahlian, kemampuan, dan latar belakang calon. Hal ini, menurut mereka, sangat krusial untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan di Kabupaten Pemalang.
"Kepala OPD yang terpilih harus memiliki kemampuan dan latar belakang yang sesuai. Dengan begitu, pembangunan dan pelayanan masyarakat bisa berjalan selaras dengan program prioritas," pungkas Ria. Pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan komitmen Fraksi PDI Perjuangan untuk mengawal proses pengisian jabatan di OPD baru agar berjalan bersih dan akuntabel.
Leave a Comment