Pemalang – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Pemalang memberikan peringatan keras kepada Pemerintah Kabupaten Pemalang terkait pengisian jabatan di empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru. Penggabungan OPD dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) mengakibatkan pergeseran jabatan struktural dan fungsional Aparatur Sipil Negara (ASN). Oleh karena itu, transparansi mutlak diperlukan untuk mencegah terulangnya skandal masa lalu.
Ria Kurniawan, anggota Fraksi PDI Perjuangan, mengungkapkan kekhawatirannya. Melalui Ketua Fraksi Renaldi Firdaus Kautsar, ia menekankan pentingnya proses seleksi jabatan yang bersih dan transparan. "Kami minta prosesnya transparan. Jangan sampai ada kongkalikong. Kasus jual beli jabatan beberapa tahun lalu harus menjadi pelajaran berharga," tegas Ria.
Pengalaman buruk tersebut, menurut Ria, harus menjadi cambuk bagi Pemkab Pemalang untuk menjalankan seleksi jabatan sesuai aturan dan etika pemerintahan yang baik. Seleksi yang berbasis kompetensi, keahlian, dan latar belakang diharapkan dapat menghasilkan pemimpin OPD yang berkualitas.
Related Post
"Pemilihan kepala OPD harus berdasarkan kemampuan dan latar belakang yang sesuai. Ini penting untuk memastikan kemajuan pembangunan dan pelayanan masyarakat berjalan sesuai program prioritas," tambahnya. Fraksi PDI Perjuangan berharap proses pengisian jabatan di empat OPD baru ini dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan mempercepat pembangunan di Kabupaten Pemalang.
Leave a Comment