Reses Anggota DPRD Jawa Timur, Dr. H. Puguh Wiji Pamungkas, MM di Kelurahan Blimbing, Kota Malang, Selasa (1/7/2025), mengungkap permasalahan pelik dalam sistem pendidikan menengah atas. Warga mengeluhkan sistem zonasi Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang dinilai tidak adil.
Salah satu warga, Ibu Yuli, mencurahkan kekesalannya. Anaknya yang tinggal dekat sekolah justru kalah saing dengan calon siswa lain yang domisilinya masuk dalam zonasi prioritas. "Anak kami tinggal dekat sekolah, tapi kalah dengan yang domisilinya terdaftar di zonasi lebih diutamakan. Ini kan ironis," keluhnya.
Dr. Puguh menjelaskan akar masalahnya terletak pada moratorium pendirian SMA di Jawa Timur yang masih berlaku. "Sampai hari ini, moratorium pendirian SMA belum dicabut. Dinas Pendidikan juga tidak berani bertindak karena masih terikat kebijakan Gubernur. Akibatnya, daya tampung SMA tidak seimbang dengan jumlah lulusan SMP, membuat sistem zonasi tidak berjalan optimal," jelasnya.
Related Post
Kebijakan moratorium ini, yang bertujuan menyeimbangkan rasio SMK dan SMA (70% SMK dan 30% SMA) untuk mendukung sektor vokasi dan menekan pengangguran, justru menimbulkan ketimpangan akses pendidikan, terutama di daerah padat penduduk seperti Kota Malang.
"Kita tidak bisa menutup mata. Moratorium ini memang bertujuan mendorong vokasi, tetapi kalau daya tampung SMA tidak mencukupi, pemerintah harus hadir dengan solusi konkret. Bisa dengan membangun unit sekolah baru, menambah ruang kelas, atau melakukan pemetaan ulang zonasi agar lebih adil," tegas Dr. Puguh.
Aspirasi warga ini, menurut Dr. Puguh, akan menjadi bahan penting bagi DPRD Jawa Timur untuk mendorong evaluasi menyeluruh kebijakan pendidikan menengah. "Jangan sampai anak-anak kita jadi korban kebijakan yang tidak adaptif dengan kebutuhan di lapangan," pungkasnya. Ia menekankan perlunya solusi segera agar keadilan akses pendidikan bagi seluruh siswa terwujud.
Leave a Comment