oleh

30 Desa Di Kabupaten Batang Ini Bakal Di Lalui SUTET

-BATANG-Dibaca 430 Kali
Laporan Wartawan Kasirin Umar – Suara Merdeka

PORTALBATANG.COM, Batang – SUTET ( Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) menjadi momok tersendiri, seperti di Kabupaten Batang. Kepala Bapermades Batang Tulyono mengatakan, ada beberapa desa yakni 30 desa yang akan di lalui Saluran SUTET Ungaran – Mandirancan.

30 Desa yang berada di 9 kecamatan di wilayah kabupaten Batang ini akan menggunakan tanah warga sebagai tapak SUTET, lebih tepatnya tanah kas Desa.


Seperti yang Portal Batang kutip dari Suara Merdeka, Rencana pembangunan SUTET Ungaran – Mandirancan, sebut Sunari, akan melalui sembilan kecamatan Di Kabupaten Batang yaitu kecamatan Tersono, Limpung, Banyuputih, Pecalungan. Subah, Tulis. Bandar, Wonotunggal dan Warungasem.

BACA JUGA  Inilah Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Batang 2017

Tulyono mengungkapkan hal tersebut dalam kegiatan Sosialisasi Tanah Kas Desa Di Gedung Pertemuan Bapermasdes, dihadiri oleh Deputi Manager pertanahan PT PLN UIP JBT, para Kepala OPD terkait dan udangan lainnya, Kamis (16/3).

Ia mengatakan, melalui Sosialisasi Tanah Kas Desa yang terkena pembangunan SUTET bertujuan menyamakan persepsi bagi Kepala Desa dengan jajaran perangkat, BPD dan pemerintah untuk mengadakan musyawarah guna mencari dan membeli tanah pengganti yang digunakan untuk pembangunan SUTET dengan kekuatan 500 kV Ungaran – Mandirancan tersebut.

“Dalam pembelian pengganti lahan kas desa tentunya sesuai dengan mekanisme regulasi atau aturan yang berlaku, sehingga tidak terjadi masalah hukum dan kami berharap jika belum mendapatkan tanah penggani, uang pengganti lahan yang telah di bayarkan oleh PLN sebagai ganti lahan kas desa yang terkena SUTET untuk tetap disimpan di rekening Bank,” saran Tulyono.

BACA JUGA  TRAGIS !! Ternyata Mayat Dalam Karung di TERSONO BATANG Itu Ibu Tiri Pelaku

Deputi Manager pertanahan PT PLN UIP JBT Sunari menambahkan, Sosialisasi Tanah Kas Desa yang terkena pembangunan SUTET harus diatur dalam peraturan bupati. Hal ini yang harus di ketahui oleh semua perangkat desa, karena proses ini harus melibatkan perangkat desa, BPD melalui musyawarah

“Kami minta bantuan Bapermasdes untuk memfasilitasi proses tukar menukar karena yang mengetahui, memonitor dan mengelola tanah kas desa, dan prosesnya nanti akan sampai ke tingkat gubernur dengan diawali musyawarah desa,” ujar Sunari. (*)

(SuaraMerdeka/PortalBatang)

Loading...

Komentar

Index Berita