portalbatang.id – Ketua Federasi Futsal Indonesia (FFI), Michael Sianipar, memberikan respons terbuka dan menantang terhadap rencana Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang ingin melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan non-APBN di tubuh federasi futsal. Langkah ini diambil PSSI menyusul adanya isu terkait tunggakan subsidi klub serta belum tersedianya insentif bagi Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) di berbagai wilayah.
Alih-alih merasa keberatan, Michael justru mempersilakan PSSI untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Ia bahkan menyarankan agar audit tersebut dilakukan secara retrospektif, mencakup seluruh catatan keuangan sejak FFI pertama kali didirikan hingga saat ini. Menurutnya, transparansi adalah hal yang baik untuk melihat bagaimana perjalanan pendanaan olahraga futsal di tanah air selama ini.

Michael mengingatkan bahwa dalam satu dekade pertama perjalanannya, FFI harus berjuang keras menjalankan roda organisasi tanpa adanya dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selama sepuluh tahun tersebut, seluruh operasional organisasi sepenuhnya bergantung pada dana non-APBN yang bersumber dari pihak swasta.
Also Read
"Saya rasa apa yang disampaikan oleh Pak Yunus Nusi adalah langkah yang positif. Jika memang diperlukan, silakan audit dana non-APBN di FFI sejak organisasi ini berdiri. Sepuluh tahun pertama kami berjalan tanpa dukungan APBN, jadi memang sumber dananya murni non-APBN," tegas Michael dalam keterangan resminya.
Ia memberikan apresiasi tinggi kepada para pelaku usaha dan pihak swasta yang selama ini telah menjadi tulang punggung kemajuan futsal nasional. Salah satu sosok yang disebutnya memiliki peran krusial adalah mantan Ketua FFI, Hary Tanoesoedibjo. Michael menjelaskan bahwa kontribusi Hary tidak hanya terjadi di masa awal saat pemerintah belum memberikan perhatian, tetapi terus berlanjut secara signifikan hingga saat ini.
Lebih lanjut, Michael menekankan bahwa banyak pihak swasta yang selama ini membantu sebenarnya tidak ingin kontribusi mereka diekspos secara berlebihan. Namun, ia merasa sudah saatnya publik mengetahui bahwa kemajuan futsal Indonesia tidak lepas dari peran serta sektor swasta yang bergerak di luar anggaran pemerintah.
Menurut Michael, membangun ekosistem futsal yang kuat tidak bisa hanya mengandalkan satu sumber pendanaan saja. Ia memandang bahwa dukungan pemerintah melalui pajak rakyat dan dukungan swasta harus berjalan beriringan secara sinergis. Ia mencontohkan bahwa sejak dukungan APBN mulai mengalir pada tahun 2024, prestasi dan perkembangan futsal Indonesia justru semakin melonjak karena adanya kolaborasi antara kekuatan swasta yang sudah ada sebelumnya dengan dukungan negara.
"Kita tidak bisa memisahkan antara APBN dan swasta. Faktanya, ketika swasta yang sudah lama berkecimpung akhirnya didukung oleh APBN, futsal kita justru semakin melejit. Itulah yang disebut sinergi. Kita butuh keduanya untuk meraih prestasi," pungkasnya.
Ia juga menutup pernyataannya dengan menyampaikan rasa terima kasih kepada Kementerian Keuangan atas penganggaran, Kemenpora atas pelaksanaan, serta PSSI atas pengelolaan dana bantuan tersebut, sembari tetap menghargai komitmen para swasta yang telah bertahan selama bertahun-tahun.




