portalbatang.id – Dunia olahraga nasional kembali dihebohkan dengan dinamika hubungan antara Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Federasi Futsal Indonesia (FFI). Ketegangan ini mencuat ke permukaan, terutama saat menyoroti kepemimpinan Michael Sianipar. Di tengah riuhnya perdebatan di media sosial, muncul sebuah kritik tajeam mengenai pemahaman struktur organisasi yang dianggap masih keliru oleh sejumlah pihak.
Yunus Nusi, dalam sebuah kesempatan, menyoroti bet campuran antara polemik yang terjadi dengan pentingnya kembali ke akar budaya dalam penyelesaian masalah. Menurutnya, setiap konflik yang melibatkan tokoh besar, orang kecil, maupun pihak yang merasa kuat, idealnya diselesaikan melalui pendekatan adat yang luhur. Hal ini dilakukan agar setiap permasalahan tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga secara moral dan kultural.

Namun, lebih dari sekadar pendekatan adat, Yunus Nusi juga menyoroti fenomena rendahnya literasi terhadap aturan dasar organisasi. Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya pihak yang melontarkan opini di media sosial tanpa dasar pemahaman yang kuat mengenai statuta PSSI. Menurutnya, banyak pihak yang tampak bingel berdebat namun tidak memahami kedudukan serta kewenangan FFI dalam struktur organisasi induk sepak bola nasional tersebut.
Also Read
"Sebenarnya, saya berharap kawan-kawan ini memaklumi dan memahami, tetapi ternyata mungkin tidak pernah membaca statuta," ujar Yunus Nusi dengan nada prihatin. Ia menambahkan bahwa dirinya merasa risih melihat banyaknya komentar di media sosial yang tidak berdasar. "Saya sebenarnya tidak merespons, tetapi risih juga melihatnya. Wah, ini susah kalau kita berhadapan dengan orang yang tidak paham," lanjutnya.
Yunus menjelaskan secara mendalam bahwa seluruh aktivitas FFI, sejauh mana pun skalanya, tetap harus tunduk pada kewenangan dan pengesahan dari struktur PSSI. Hal ini bukan sekadar masalah birokrasi, melainkan aturan baku yang tertuang dalam statuta. Ia memberikan contoh konkret mengenai mekanisme penyelenggaraan ajang olahraga.
Dalam konteks Pekan Olahraga Provinsi (Porprov), misalnya, pihak yang memiliki otoritas untuk menandatangani dokumen resmi adalah Ketua PSSI Provinsi, bukan Ketua Futsal. Begitu pula dalam urusan registrasi atlet, mekanisme pendanaan, hingga pengiriman undangan resmi kepada negara-negara peserta, semua itu merupakan ranah kewenangan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI.
Lebih lanjut, Yunus menegaskan bahwa tanggung jawab atas alokasi anggaran, baik yang berasal dari sponsor maupun dana APBN, berada sepenuhnya di bawah kendali dan tanggung jawab Sekjen PSSI. Hal ini bertujuan untuk menjaga transparansi dan kepatuhan terhadap struktur organisasi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, setiap pergerakan FFI harus tetap berada dalam koridor hukum dan aturan yang telah disepakati dalam statuta PSSI agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan di masa mendatang.




