Jepara – Susunan fraksi DPRD Kabupaten Jepara periode 2024-2029 yang telah terbentuk pada Rabu (11/9/2024) belum bisa disahkan. Hal ini dikarenakan pengesahan susunan fraksi hanya bisa dilakukan oleh Ketua DPRD definitif, sementara saat ini jabatan pimpinan DPRD Jepara masih dipegang oleh pimpinan sementara.
"Susunan fraksi DPRD Jepara telah dibentuk tapi belum bisa disahkan karena yang memiliki wewenang untuk mengesahkannya adalah Ketua DPRD definitif," ujar Ketua Sementara DPRD Kabupaten Jepara, Agus Sutisna, pada Kamis (12/9/2024).
Agus menjelaskan bahwa susunan fraksi yang sudah terbentuk terdiri dari sembilan partai politik (parpol) pemilik kursi di DPRD Jepara. Tiga parpol di antaranya bergabung menjadi satu fraksi, yaitu Partai Demokrat, PAN, dan PKS. Sehingga total terdapat tujuh fraksi di DPRD Jepara.
Saat ini, Agus masih menunggu surat rekomendasi pimpinan definitif dari empat partai politik pemilik kursi terbanyak di DPRD Jepara, yaitu PPP, PDI-Perjuangan, Gerindra, dan NasDem.
"Pimpinan definitif itu nantinya akan mengesahkan susunan fraksi dan membentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD) serta pembentukan tata tertib (tatib)," jelas Agus.
Pihaknya juga masih menunggu regulasi baru dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pedoman penyusunan tata tertib.
"Kalau sudah ada rekomendasi pimpinan definitif nanti akan kita bentuk AKD dan tata tertib. Karena tata tertib itu idealnya akan kita pansus-kan. Sedangkan pansus (panitia khusus) itu setelah ada AKD dan pimpinan definitif supaya sistematis," pungkasnya.
