Blora – Polemik perebutan kursi Ketua DPRD Blora yang sempat memanaskan internal DPC PKB Blora akhirnya terselesaikan. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB secara resmi menunjuk Mustofa, Sekretaris DPC PKB Blora, sebagai Ketua DPRD Blora periode 2024-2029.
Keputusan ini diumumkan oleh Bupati Blora, Arief Rohman, selaku perwakilan dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jawa Tengah, saat menyerahkan surat keputusan (SK) penunjukan kepada pengurus DPC PKB Blora pada Selasa (10/9/2024).
"Saya selaku perwakilan DPW PKB Jawa Tengah menyampaikan surat keputusan dari DPP PKB tentang penetapan saudara Mustofa sebagai Ketua DPRD Blora," ujar Arief Rohman.
Sebelumnya, Mustofa telah diumumkan sebagai Ketua Sementara DPRD Blora dalam rapat paripurna DPRD Blora yang disertai pelantikan 45 anggota terpilih. Hal ini didasarkan pada perolehan suara terbanyak di PKB, partai pemenang Pemilu Legislatif (Pileg) di Blora. Mustofa meraih 11.909 suara di Daerah Pemilihan (Dapil) Blora 4.
Namun, kontroversi muncul setelah pelantikan. Ahmad Labib Hilmi (Gus Labib), anggota DPRD PKB terpilih dari Dapil Blora 1, mempertanyakan legalitas pengangkatan Mustofa. Gus Labib, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPC PKB Blora, merasa ada ketidakadilan dalam proses penunjukan tersebut. Ia menilai usulan nama Ketua DPRD seharusnya melalui rapat di pengurus harian DPC PKB, yang menurutnya tidak dilakukan.
"Secara fisik, saya memang belum melihat rekomendasi itu. Namun, kemarin saya merasakan ada yang tidak fair dalam pengusulan pimpinan ke DPP," ungkap Gus Labib.
Gus Labib juga mempertanyakan mengapa dirinya, sebagai Wakil Ketua DPC PKB Blora, tidak diusulkan ke DPP. "Sebagai wakil ketua, saya tidak diusulkan ke DPP, padahal secara struktural saya berada di atas nama yang diusulkan," tambahnya.
Meskipun sempat terjadi ketegangan, Gus Labib akhirnya menerima keputusan DPP PKB. "Beda pendapat dalam organisasi itu wajar. Yang terjadi kemarin adalah pelajaran bagi kita semua bahwa transparansi itu sangat penting. Namun, ketika keputusan sudah final sebagai kader kita harus menerimanya. Saya juga sudah mengucapkan selamat kepada Mustofa," tutur Gus Labib.
Mustofa, yang kini resmi menjadi Ketua DPRD Blora, juga mengakui adanya perbedaan pendapat dalam organisasi adalah hal yang wajar. Ia menegaskan bahwa keputusan dari DPP harus dilaksanakan oleh semua pihak.
"Setelah ada keputusan, saya akan menjalankan tugas ini sebaik-baiknya. Perbedaan pendapat kemarin itu wajar dalam sebuah organisasi. Setelah ada keputusan, semua pihak harus siap melaksanakannya. Nantinya, Ketua DPC (PKB Blora) yang akan menindaklanjuti hal ini ke Sekretariat Dewan," ujar Mustofa.
Dengan ditetapkannya Mustofa sebagai Ketua DPRD Blora, diharapkan polemik internal DPC PKB Blora dapat terselesaikan dan fokus dapat tertuju pada menjalankan tugas dan fungsi DPRD Blora untuk periode 2024-2029.
