Rapat Paripurna DPRD Kendal yang membahas penyampaian pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan rancangan APBD Kabupaten Kendal tahun 2025, berlangsung panas. Sejumlah interupsi dari anggota dewan mengungkapkan kekecewaan dan sorotan tajam terhadap beberapa hal.
Salah satu sorotan tajam datang dari Rubiyanto, anggota DPRD Kendal dari PKS. Ia memprotes ucapan Bupati Kendal, Dico M. Ganinduto, yang menyinggung anggota dewan yang tidak memakai seragam sebagai anggota dewan magang. Pernyataan tersebut dilontarkan Dico saat akan memulai rapat paripurna pada Senin, 9 September 2024, kepada salah seorang anggota DPRD dari Partai Golkar.
"Konteksnya mungkin bercanda, tapi tidak pas jika disampaikan pada forum paripurna, sebab ada marwah anggota dewan yang harus dijaga," ujar Rubiyanto saat memberikan interupsi dalam rapat paripurna pada Rabu, 11 September 2024.
Rubiyanto menilai pernyataan tersebut tidak etis dan menghina marwah anggota dewan. Terlebih, seragam anggota DPRD yang baru saat ini memang belum didistribusikan, sehingga beberapa anggota dewan belum mendapatkannya.
"Sekali lagi ini perlu disampaikan, karena ini nyelekit sekali, nggak etis lah, walaupun itu bercanda, tapi harus menghormati karena ini di forum tertinggi, masak kita dicap DPRD outsourcing (magang)," tegasnya.
Interupsi lainnya datang dari Anurrochim, anggota DPRD Kabupaten Kendal dari fraksi Gerindra. Ia menyoroti ketidakhadiran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Kendal dalam rapat paripurna tersebut.
"Pemandangan fraksi yang begitu luar biasa ini tapi tidak diikuti semangatnya oleh OPD yang ada. Karena korelasinya nyambung, ini juga demi kebaikan untuk Kabupaten Kendal ke depan," tegasnya.
Anurrochim menilai rapat paripurna ini sangat penting, mengingat pembahasannya terkait anggaran daerah. Ia mempertanyakan komitmen OPD dalam mendukung proses pengambilan keputusan penting tersebut.
"Mohon Pak Wakil (WS Basuki) nanti disampaikan oleh saudara Sekda, kalau kami disuruh menghargai, kalau ke depan minta disetujui anggaran, ya kami dihargai juga. Karena agenda pemandangan Umum Fraksi ini kami menyikapi apa yang telah disampaikan Bupati," tandas Annurochim.
Menanggapi sorotan terkait para OPD yang tidak hadir di rapat paripurna, Wakil Bupati Kendal, Windu Suko Basuki, mengatakan bahwa ke depan akan menekankan kepada pihak eksekutif untuk seluruhnya hadir.
"Karena rapat paripurna itu merupakan pengambil keputusan tertinggi," ujarnya.
Selain itu, Rubiyanto juga menyoroti ketepatan waktu dalam melaksanakan rapat paripurna dan penetapan Ketua DPRD Kendal yang hingga kini belum terlaksana. Ia meminta agar kedua hal tersebut segera ditindaklanjuti.
Rapat Paripurna DPRD Kendal ini menunjukkan dinamika politik yang cukup panas. Interupsi beruntun yang dilontarkan anggota dewan mengungkapkan ketidakpuasan dan harapan terhadap kinerja eksekutif dan proses pengambilan keputusan di DPRD Kendal.
