Banyuwangi, Jawa Timur – Pengoperasian kapal cepat rute Banyuwangi-Denpasar yang direncanakan mulai beroperasi pada 16 Juni lalu terpaksa ditunda. Hal ini memicu reaksi dari Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur, Abdul Halim. Melalui keterangannya pada Jumat (13/6), Halim menyatakan dukungan penuh terhadap proyek ini, namun mendesak adanya sinergi yang lebih kuat antar pemerintah daerah terkait.
"Secara prinsip, Komisi D mendukung pengembangan transportasi antarprovinsi, baik darat, laut, maupun udara," tegas Halim. Namun, ia menyoroti adanya kendala komunikasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Denpasar, dan pihak operator kapal cepat. Informasi yang diterima Komisi D menyebutkan, Pemkot Denpasar mengaku belum menerima koordinasi yang memadai terkait operasional kapal cepat tersebut.
"Kami rasa tidak mungkin Pemprov Jatim belum berkomunikasi. Perlu diluruskan, perlu diklarifikasi. Duduk bersama adalah solusi yang harus segera dilakukan," tegas politisi Gerindra ini.
Kehadiran kapal cepat ini dinilai sangat strategis. Perjalanan yang hanya membutuhkan waktu 2,5 hingga 3 jam dari Pelabuhan Boom Marina Banyuwangi ke Pelabuhan Serangan, Sanur, Denpasar, jauh lebih efisien dibandingkan jalur darat via Ketapang-Gilimanuk-Denpasar yang bisa memakan waktu 4-7 jam. Efisiensi waktu ini akan sangat menguntungkan mobilitas masyarakat dan sektor pariwisata.
"Kapal cepat ini akan sangat membantu. Sinergi antara Pemprov Jatim, Pemkot Denpasar, dan operator sangat krusial agar peluncuran tidak terus tertunda," tegas Halim.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur, Nyono, menjelaskan penundaan disebabkan karena masih adanya persiapan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar. "Masih dalam tahap persiapan di Pemkot Denpasar, menyiapkan segala sesuatunya," jelasnya singkat. Pihaknya berharap agar semua kendala dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat dapat segera menikmati kemudahan akses transportasi laut yang baru ini.