Jepang kembali dihebohkan oleh kasus skandal pejabat publik. Maki Takubo, Wali Kota Ito di Prefektur Shizuoka, secara mengejutkan mengumumkan pengunduran dirinya setelah terungkap menggunakan ijazah palsu. Peristiwa ini memicu perbandingan menarik dengan situasi serupa di Indonesia, mengungkapkan perbedaan mencolok dalam budaya akuntabilitas publik.
Takubo, yang baru menjabat dua bulan, mengakui dalam konferensi pers pada 9 Juli lalu bahwa ia tak pernah menyelesaikan studinya di Universitas Toyo, bertentangan dengan klaim sebelumnya. Ia bahkan berjanji menyerahkan dokumen yang diklaim sebagai ijazah dan buku tahunan universitas tersebut kepada pihak kejaksaan untuk penyelidikan lebih lanjut. Keputusan mundurnya diambil setelah mengakui lemahnya bukti yang mendukung klaimnya. "Bahkan jika saya mengatakan (ijazah) ini asli, ini hanya kata-kata tanpa bukti yang kuat," ujarnya seperti dikutip Japan Times. Pengunduran diri tersebut diperkirakan akan efektif dalam 10 hingga 14 hari ke depan.
Reaksi publik terhadap kasus ini pun beragam. Sejumlah komentar di media sosial membandingkan sikap Takubo dengan kasus serupa di Indonesia, menyinggung nama Mulyono (nama lengkap dan konteksnya perlu ditambahkan jika relevan dan diketahui untuk menghindari ambiguitas). Salah satu komentar yang viral di media sosial mengatakan, "Di Jepang mundur sendiri, di Indonesia…?" menunjukkan perbedaan mencolok dalam budaya akuntabilitas pejabat publik di kedua negara. Bahkan, seorang pengamat politik, Buni Yani, mengungkapkan pendapatnya di media sosial dengan nada sarkastik, menyinggung kecerdasan Takubo.
Kasus ini menyoroti perbedaan signifikan dalam mekanisme pertanggungjawaban publik antara Jepang dan Indonesia. Pengunduran diri Takubo, meskipun terkesan cepat, menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas yang tinggi di pemerintahan Jepang. Sebaliknya, perbandingan dengan kasus di Indonesia (dengan konteks Mulyono yang perlu diperjelas) menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap sistem akuntabilitas di Indonesia agar kasus serupa dapat ditangani dengan lebih tegas dan transparan. Kejadian ini menjadi bahan renungan penting bagi kedua negara dalam upaya membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas.