Surabaya, Portal Batang ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mengambil langkah berani dengan memprioritaskan kepentingan rakyat kecil dalam perubahan APBD 2025. Fraksi PDI Perjuangan menjadi motor penggerak penghapusan anggaran kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri, mengalihkan dana tersebut untuk program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, menegaskan bahwa P-APBD 2025 akan difokuskan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. "Kami ingin memastikan anggaran benar-benar kembali kepada rakyat. Fokus utama kami adalah membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan, bukan membiayai hal-hal yang tidak mendesak," ujarnya.
Salah satu bukti nyata komitmen tersebut adalah penghapusan anggaran kunker dan diklat ke luar negeri. Dana yang sebelumnya dialokasikan untuk kegiatan tersebut akan digunakan untuk membiayai program-program yang lebih mendesak dan bermanfaat bagi masyarakat. "Sepanjang tahun 2025, DPRD Jatim tidak akan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Itu komitmen kami agar anggaran bisa digunakan untuk kepentingan rakyat," tegas Deni.
DPRD Jatim juga berkomitmen mengawal program-program prioritas, mulai dari penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Deni juga menepis isu adanya kenaikan gaji maupun tunjangan anggota dewan dalam P-APBD tahun ini. "Dalam pembahasan P-APBD 2025, tidak ada agenda kenaikan gaji dan tunjangan DPRD Jatim. Justru kami ingin menunjukkan bahwa setiap rupiah anggaran harus dipakai untuk kebutuhan rakyat," jelasnya.
Senada dengan Deni, Anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim, Yordan Batara Goa, menambahkan bahwa anggaran kunker luar negeri senilai Rp19 miliar resmi dialihkan ke program sosial yang lebih menyentuh masyarakat. "Kunker ke luar negeri dialihkan ke beasiswa dan pelatihan teman-teman di desa, pasar murah, dan bansos sembako," ujar Yordan.
Menurut Yordan, keputusan tersebut diambil berdasarkan kajian fraksi yang menilai anggaran akan lebih efektif jika langsung menyasar kelompok masyarakat kecil, terutama mereka yang masuk kategori desil satu dan dua atau keluarga miskin. "Kita alihkan untuk apresiasi seniman, serta pelatihan teman-teman ekonomi di desa lewat koperasi Merah Putih," jelasnya.
Selain itu, alokasi juga diperkuat untuk program pasar murah dan bantuan masyarakat. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan kebutuhan pokok tetap terjangkau sekaligus menjaga stabilitas harga. "Dialokasikan bantuan masyarakat, pasar murah. Selain menunjang kebutuhan masyarakat juga untuk mencegah inflasi. Kalau inflasi, masyarakat yang paling terdampak," tegas Yordan.
Dengan langkah ini, DPRD Jatim berharap hasil kajian dan kebijakan anggaran dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. "Hasil kajian kita, beberapa kegiatan lebih efektif dialihkan dalam bentuk yang bisa langsung diterima masyarakat," pungkas Yordan.