PEMALANG – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pemalang Bersatu menggelar aksi damai di Pendopo Kabupaten Pemalang, Kamis (4/9/2025), menyuarakan aspirasi terkait berbagai isu pembangunan di wilayah mereka. Aksi ini berlangsung tertib dan damai, dengan fokus pada 10 tuntutan utama yang mencerminkan keluhan masyarakat terhadap program-program pembangunan yang berjalan.
Salah satu tuntutan utama adalah percepatan pembangunan jalan Wisnu-Watukumpul serta prioritas pembangunan jalan untuk akses pertanian. Aliansi juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap sektor pendidikan dan ekonomi, menekankan bahwa seluruh program harus didasarkan pada prinsip keadilan dan pemerataan. Tindakan tegas terhadap praktik pungutan liar (pungli) juga menjadi salah satu poin penting dalam tuntutan mereka.
Selain itu, Aliansi Masyarakat Pemalang Bersatu mendesak pemerintah daerah untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur di desa-desa yang terkena dampak rob di Kecamatan Ulujami. Mereka juga menuntut penghentian kebiasaan rapat kerja di luar daerah, yang dianggap kurang efektif dan efisien.
"Evaluasi program LKS gratis, penyediaan lampu penerangan jalan, evaluasi tunjangan kinerja (tukin) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan tunjangan perumahan DPRD, serta penuntasan persoalan sampah agar tidak kembali menjadi masalah besar," tegas Chafidz Syukron, salah satu perwakilan aksi.
Isu tunjangan perumahan DPRD menjadi sorotan khusus, dengan desakan agar Pemkab Pemalang dan DPRD segera melakukan evaluasi menyeluruh. Masalah sampah yang belum tertangani secara efektif, serta masih banyaknya jalan yang belum tersentuh pembangunan di berbagai wilayah, juga menjadi perhatian utama.
Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, menyambut baik aksi damai tersebut dan mengapresiasi ketertiban yang dijaga oleh para peserta aksi. "Kita terima kasih sudah tertib dan tetap menjaga Pemalang tetap aman tidak seperti di daerah lainnya. Untuk seluruh poin kita setuju tetapi ditambah satu poin lanjutan dalam surat kesepahaman ini, yaitu masyarakat bersama pemkab bersama-sama menjaga Kamtibmas di Kabupaten Pemalang, jaga Pemalang tetap aman," jawabnya.
Sebagai tindak lanjut, Bupati Anom Widiyantoro menambahkan satu poin penting dalam surat kesepahaman, yaitu komitmen bersama antara masyarakat dan pemerintah daerah untuk menjaga keamanan dan ketertiban (Kamtibmas) di Kabupaten Pemalang. Dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan berbagai permasalahan pembangunan dapat segera diatasi demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Pemalang.