Portal Batang ID, Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto menuai sorotan setelah muncul sejumlah kasus keracunan yang diduga terkait dengan program tersebut. Meski demikian, pengamat kebijakan pemerintah dan pemerhati sosial, Nasky Putra Tandjung, menilai program ini tidak seharusnya dihentikan begitu saja.
Nasky menilai bahwa seruan untuk menghentikan program MBG terkesan tendensius dan bermuatan politis. Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh dan mitigasi yang mendalam oleh pemerintah, khususnya Badan Gizi Nasional (BGN), terhadap seluruh proses produksi hingga penyaluran program MBG ke sekolah-sekolah.
"Kita harus mendorong BGN untuk segera melakukan evaluasi komprehensif guna mengidentifikasi akar permasalahan dan penyebab insiden keracunan ini," ujar Nasky dalam keterangan tertulisnya, Minggu (29/9).
Ia mempertanyakan kemungkinan adanya rantai pasok yang terlalu panjang dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke sekolah, kelalaian dalam proses produksi, atau bahkan unsur kesengajaan dari pihak-pihak yang ingin mencoreng citra positif Presiden Prabowo.
Menurut data BGN, program MBG telah menjangkau 29,8 juta penerima manfaat di 8.018 SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari 9.230 SPPG yang telah terverifikasi, 8.018 di antaranya sudah beroperasi, sementara sisanya masih dalam tahap persiapan.
Selain bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, program ini juga diklaim telah menciptakan 290 ribu lapangan kerja baru di sektor dapur umum, serta melibatkan sekitar satu juta petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM di berbagai daerah.
Nasky menekankan bahwa pemerintah perlu segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah keracunan ini dan memastikan program MBG dapat berjalan dengan aman dan efektif, demi mencapai tujuan peningkatan gizi masyarakat dan pemberdayaan ekonomi.