Rapat Koperasi Desa Tertunda, DPR Desak Kehadiran Dirut Agrinas Pangan
Jakarta, Portal Batang ID – Ketidakhadiran Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas), Joao Angelo De Sousa Mota, dalam rapat penting bersama Komisi VI DPR RI memicu reaksi keras. Rapat yang sedianya membahas progres gerai dan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMMP) itu terpaksa ditunda dan dijadwalkan ulang.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, menegaskan bahwa kehadiran pimpinan Agrinas adalah mutlak. "Kehadiran Dirut PT Agrinas Pangan sebagai penentu kebijakan bersama Menteri Koperasi sangat penting. Karena itu, kami memutuskan untuk menunda rapat ini," ujar Nurdin dalam keterangannya, Kamis (12/3).
Nurdin menjelaskan, Komisi VI telah melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah untuk memantau langsung pembangunan gerai serta proses pembentukan koperasi desa. Dari peninjauan tersebut, DPR menemukan sejumlah isu krusial yang memerlukan klarifikasi mendalam dari Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai pelaksana program.
"Kami butuh penjelasan komprehensif mulai dari aspek manajemen, administrasi, hingga efektivitas pembangunan gerai di desa-desa," tegas Nurdin. Ia menyoroti contoh penempatan gerai di desa dengan populasi yang sangat minim, hanya sekitar 150 hingga 200 orang. Menurutnya, skema seperti itu tidak mungkin bisa efektif dan produktif. "Hal-hal seperti ini harus kita sinkronkan dengan Kementerian Koperasi," tambahnya.
Selain itu, Komisi VI juga menerima informasi bahwa pengelolaan usaha gerai pada dua tahun pertama akan dijalankan sepenuhnya oleh PT Agrinas Pangan. Skema ini, menurut Nurdin, perlu dikaji ulang karena dinilai tidak sepenuhnya sejalan dengan harapan dan tujuan awal program.
Masukan dan bahkan protes dari masyarakat terkait implementasi program ini pun mulai bermunculan. Meskipun demikian, Komisi VI menegaskan komitmennya untuk tetap mendukung program pemerintah, asalkan pelaksanaannya sejalan dengan tujuan awal dan harapan masyarakat.
Oleh karena itu, kehadiran pimpinan PT Agrinas Pangan bersama Menteri Koperasi dalam rapat lanjutan dianggap sangat penting untuk memberikan penjelasan terkait kebijakan dan pelaksanaan program.
"Komisi VI sangat mendukung program Bapak Presiden. Tetapi dalam implementasinya jangan sampai tidak sesuai dengan harapan Presiden dan masyarakat desa," pungkas Nurdin, menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam setiap tahapan program.