Pemalang – Seorang wanita berinisial W (45) diringkus Polres Pemalang karena menipu puluhan korban dengan modus menggadaikan sertifikat tanah milik mereka. Kapolres Pemalang, AKBP Eko Sunaryo, dalam konferensi pers Rabu (23/4), menyatakan W telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah menerima 30 laporan polisi dari korban yang berbeda. Modus operandi W cukup licik. Ia menawarkan jasa balik nama sertifikat tanah kepada korban. Namun, setelah korban mempercayakan sertifikatnya, W justru menggunakannya sebagai jaminan pinjaman di bank tanpa sepengetahuan korban. Salah satu korban, SN, misalnya, menyerahkan sertifikat tanahnya kepada W untuk dibalik nama, namun W malah menggunakannya untuk meminjam uang sebesar Rp 100…
Penulis: admin3
Surabaya – Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) Jawa Timur siap menggebrak dunia usaha. Bukan hanya berdiskusi, HIPKA Jatim akan mengeksekusi rencana bisnis konkret untuk penguatan koperasi dan kemajuan UMKM di Jawa Timur. Hal ini diungkapkan Ketua HIPKA Jawa Timur, dr. Agung Mulyono, menjelang acara Halal Bihalal, diskusi, dan eksekusi bisnis yang akan digelar Minggu (27/4) di Hotel Samator, Surabaya. Acara bertema "Penguatan Koperasi dan Kemajuan UMKM Jawa Timur" ini lebih dari sekadar silaturahmi. Menurut dr. Agung, yang juga Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim, acara ini merupakan forum strategis untuk merancang masa depan ekonomi lokal yang lebih kuat. "UMKM dan koperasi adalah…
Pemalang – Ketidaktransparanan dalam refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pemalang tahun 2025 memicu kemarahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Anggota Komisi A DPRD Pemalang dari Fraksi PKB, Heru Kundhimiarso, menuding Sekretaris Daerah (Sekda) Pemalang, selaku Ketua Tim Penyusun Anggaran Daerah (TAPD), telah melewati batas kewenangannya. Heru menyatakan proses refocusing APBD dilakukan tanpa melibatkan DPRD. Hal ini dinilai sebagai upaya "amputasi" hak, tugas, dan fungsi legislatif. Lebih jauh, ketidaktransparanan ini berpotensi menimbulkan masalah hukum dalam pelaksanaan anggaran dan program Pemkab Pemalang. "Kami (DPRD) saja tidak tahu, apalagi rakyat," tegas Heru. Ia mempertanyakan pemahaman Sekda terhadap aturan, prosedur, dan…
Polemik ijazah Presiden Jokowi kembali mencuat. Pakar komunikasi politik, Effendi Gazali, menanggapi penolakan Jokowi terhadap permintaan pemotretan ijazahnya dari Universitas Gadah Mada (UGM). Dalam wawancara di televisi swasta, Effendi menyatakan, "Kalau ijazah saya boleh difoto supaya bisa tahu persis ada masalah atau tidak." Menurutnya, memamerkan ijazah bukanlah hal yang perlu dipermasalahkan jika memang benar-benar lulus dari perguruan tinggi. Effendi bahkan menantang, "Saya ajak semua orang, ayo posting ijazah kita di media sosial kita, dengan tulisan ini ijazahku, mana ijazahmu. Kalau bangga, berbahagialah almamatermu. Kalau malu, mungkin ada masalah dengan ijazah." Effendi menekankan pentingnya kebanggaan terhadap ijazah dan menolak anggapan bahwa…
Pemalang, Jawa Tengah – Kota Pemalang bersiap-siap menyambut wajah baru. Proyek pembangunan Citywalk senilai Rp17,2 miliar akan segera dimulai. Rencana pembangunan yang menghubungkan Simpang Tiga Pegadaian hingga Simpang Tiptop di Jalan Jenderal Sudirman ini telah memasuki tahap finalisasi Detail Engineering Design (DED). Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, mengungkapkan bahwa DED yang dipresentasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Dinas Perhubungan (Dishub) masih terbuka untuk masukan. Beberapa poin penting yang menjadi sorotan adalah penataan area parkir, penambahan ruang hijau, dan penataan infrastruktur seperti tiang listrik dan jaringan internet agar lebih estetis. "Semoga tahun ini juga bisa diresmikan. Namun, DED…
Solo, Jawa Tengah – Desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin menguat. Hal ini menyusul tuntutan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI pada April lalu, yang kini disuarakan kembali oleh Presidium Forum Alumni Kampus Seluruh Indonesia (Aksi), Nurmadi H. Sumarta. Nurmadi, yang juga dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Solo, menyatakan bahwa Gibran dinilai tidak memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai untuk menduduki posisi orang nomor dua di Indonesia. "Gibran masih jauh dari harapan. Ketidakmatangannya terlihat jelas, bahkan sering menjadi bahan meme dan olok-olok di masyarakat," tegas Nurmadi kepada Portal Batang ID, Sabtu (26/4). Kritik Nurmadi tak…
Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Prestasi ini menandai raihan WTP selama sepuluh tahun berturut-turut. Namun, di balik capaian membanggakan tersebut, terdapat sejumlah catatan penting dari BPK yang perlu segera ditindaklanjuti. Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, menyatakan apresiasinya atas WTP yang diraih Pemprov Jatim. Namun, ia menekankan pentingnya menangani rekomendasi BPK, khususnya terkait kelemahan pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Meskipun tidak berdampak material terhadap laporan keuangan, ketidakpatuhan tersebut harus segera diperbaiki. Beberapa…
Pemalang – Proyek pembangunan Citywalk di Pemalang tengah menjadi sorotan. Ketua DPRD Kabupaten Pemalang, Martono, mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan sosialisasi sistem satu arah (one way) di Jalan Sudirman, lokasi pembangunan Citywalk. Hal ini penting untuk mencegah penolakan dari masyarakat, khususnya para pemilik toko di sekitar area proyek. Martono mengungkapkan adanya keluhan dan penolakan dari beberapa pemilik toko terkait rencana penerapan sistem one way. Oleh karena itu, sosialisasi yang berkelanjutan, mulai dari tahap perencanaan hingga pembangunan, dinilai sangat krusial. "Sosialisasi one way harus dilakukan secara teratur agar masyarakat memahami tujuan pembangunan Citywalk ini, yaitu untuk mempercantik, menertibkan, dan menata…