Jusuf Kalla: Jakarta Wajib Hidup Vertikal, Kunci Atasi Banjir dan Macet
Jakarta, 12 Februari 2024 – Portal Batang ID – Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) melontarkan gagasan fundamental untuk menuntaskan problem kronis Ibu Kota: banjir, kemacetan, dan kebersihan. Menurut Ketua Palang Merah Indonesia ini, solusi jangka panjang Jakarta terletak pada pengembangan konsep hunian bertingkat.
Pernyataan ini disampaikan JK saat berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti bersama warga dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di kawasan Cipinang Melayu, Jakarta Timur, pada Minggu (8/2) lalu. Dalam kesempatan tersebut, JK menekankan pentingnya perubahan pola pikir masyarakat demi masa depan kota.
"Jika Jakarta ingin bersih, bebas dari genangan air, dan terhindar dari kemacetan parah, maka masyarakatnya harus beradaptasi dengan pola hidup bertingkat, rumah-rumah yang menjulang tinggi," tegas JK. Ia menambahkan, meskipun menghargai hunian di permukaan tanah saat ini, masa depan kota metropolitan ini mutlak harus mengarah pada struktur vertikal.
Lebih lanjut, JK meminta masyarakat untuk bersikap bijak dan tidak menolak apabila suatu saat lahan atau properti mereka dibutuhkan pemerintah untuk proyek hunian bertingkat. "Jangan marah jika tanahnya dibeli atau dibebaskan. Ini demi kebaikan kita semua agar terhindar dari banjir, risiko kebakaran, dan kemacetan. Hidup bertingkat adalah keniscayaan," ujarnya penuh penekanan.
JK membandingkan kondisi Jakarta dengan kota-kota lain di Asia Tenggara yang telah sukses menerapkan konsep serupa, seperti Thailand hingga Kamboja. Ia menyoroti bahwa hanya Jakarta dan Manila yang masih bergulat dengan masalah banjir parah, salah satunya karena minimnya area resapan air.
"Semua lahan dipenuhi bangunan di permukaan, sehingga tempat air untuk meresap ke bawah menjadi sangat terbatas. Dengan hunian vertikal, lahan di bawah bisa dimanfaatkan sebagai area resapan yang lebih optimal," jelasnya.
Oleh karena itu, JK menyerukan dukungan penuh kepada rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengembangkan hunian bertingkat. Ia menekankan, "Jika ada lahan yang dibebaskan, janganlah ada protes. Semua ini demi kemaslahatan Anda sendiri dan kota ini."
Di sisi lain, JK juga mengingatkan bahwa persoalan sampah, yang menjadi salah satu pemicu utama banjir, bukanlah semata tanggung jawab gubernur, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat.
"Jangan hanya menyalahkan Gubernur saat banjir. Mari berkaca pada diri sendiri: apakah rumah saya sudah bersih? Apakah selokan di depan rumah terawat? Mengapa masih ada yang membuang sampah ke sungai?" pungkasnya, sembari mencontohkan tumpukan sampah yang diangkut saat kerja bakti sebagai bukti nyata kelalaian bersama.