Jakarta – Gelombang unjuk rasa yang berujung kericuhan beberapa waktu belakangan ini diduga kuat didalangi oleh sebuah kekuatan tersembunyi. Pengamat politik dan kebijakan publik, Adib Miftahul, menyebutkan adanya "shadow connection" yang bertujuan untuk menggoyang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Harus dimaknai secara utuh bahwa ‘shadow connection’ ini adalah para penunggang gelap yang terkoneksi secara informal dan nonstruktural. Tujuan mereka jelas, yaitu menekan pemerintahan Prabowo," ujar Adib kepada Portal Batang ID, Minggu (31/8/2025).
Adib menduga kuat bahwa "shadow connection" ini mengarah pada kelompok yang dikenal sebagai Geng Solo. Menurutnya, jika pemerintahan Prabowo tertekan hingga mengalami delegitimasi, pihak yang paling diuntungkan adalah kekuatan-kekuatan lama.
Aksi anarkis yang terjadi di Jakarta dan sejumlah daerah, menurut Adib, menunjukkan pola yang sangat terorganisir. Kelompok ini memanfaatkan situasi politik dan ekonomi yang tengah berkembang.
"Salah satu pola yang digunakan ‘shadow connection’ adalah disrupsi informasi. Publik dengan mudah dikerahkan melalui viralitas informasi di media sosial. Propaganda menyebar, dan publik kesulitan membedakan kebenaran," jelasnya.
Adib menambahkan, isu-isu seperti arogansi anggota DPR, PHK massal, dan kemerosotan ekonomi menjadi jembatan bagi "shadow connection" untuk menjalankan operasinya.
"Isu DPR yang tidak peka dan tidak memiliki ‘sense of crisis’ hanyalah pijakan untuk menekan Presiden Prabowo. Yang paling dirugikan dalam situasi ini adalah pihak kepolisian, yang menjadi korban dari ‘shadow connection’," tegasnya.
Sebelumnya, Koordinator Laskar Cinta Jokowi, Suhandono Baskoro, secara terbuka menyerang kewibawaan Prabowo terkait kondisi keamanan akibat demonstrasi besar.
"Kerusuhan di depan DPR adalah bukti nyata bahwa negara gagal menjamin rasa aman rakyatnya. Presiden sebagai kepala negara bertanggung jawab penuh. Jika tak mampu, lebih baik mundur demi kebaikan bangsa," kata Suhandono, Kamis (28/8/2025).
Laskar Cinta Jokowi juga menyatakan bahwa wibawa negara akan hancur jika kegaduhan sosial tidak segera ditangani.
Sementara itu, informasi yang beredar menyebutkan bahwa aksi unjuk rasa akan terus berlanjut pada 1-3 September 2025. Pemerintah telah mengantisipasi aksi-aksi yang mengarah pada perusakan dan pelanggaran hukum.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa Presiden Prabowo telah menugaskan Kapolri dan Panglima TNI untuk mengambil langkah-langkah terukur dan tegas terhadap setiap pelanggaran hukum. Hal ini disampaikan usai rapat kabinet di Istana Negara, Minggu (31/8/2025).