Surabaya, Portal Batang ID – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menyoroti program Millenium Job Centre (MJC) yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menghantui, MJC diharapkan menjadi solusi konkret, bukan sekadar pelatihan tanpa ujung yang jelas.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Hj. Wara Sundari Renny Pramana, mengungkapkan bahwa MJC belum sepenuhnya menjawab tantangan ketenagakerjaan yang ada. Program yang seharusnya menjadi wadah pelatihan, pendampingan, dan akses kerja bagi generasi muda ini dinilai masih memiliki sejumlah kelemahan mendasar.
"MJC lebih fokus pada pelatihan digital dan pengembangan UMKM berbasis proyek. Sementara sektor riil seperti pertanian dan industri manufaktur, yang notabene penyerap tenaga kerja terbesar, justru kurang tersentuh," tegas Bunda Renny, sapaan akrabnya, pada Sabtu (20/09/2025).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur per Februari 2025 menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jatim mencapai 3,61 persen atau setara 894,5 ribu orang. Meskipun menurun dibandingkan Agustus 2024, angka ini tetap menempatkan Jatim sebagai provinsi dengan jumlah pengangguran terbesar ketiga di Indonesia.
"MJC harus menjadi salah satu upaya dalam mengatasi pengangguran terbuka ini. Ingat, MJC adalah bagian dari program Nawa Bhakti Satya Jatim Kerja yang bertujuan memperluas lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi di Jawa Timur," lanjutnya.
Selain itu, jangkauan program MJC juga menjadi perhatian. Peserta didominasi kalangan muda perkotaan yang memiliki akses internet dan perangkat memadai. Sementara pemuda desa, lulusan SMK, dan korban PHK belum banyak merasakan manfaatnya.
"Jika tidak diperluas, MJC hanya akan dinikmati sebagian kelompok, bukan menjadi solusi menyeluruh bagi persoalan pengangguran di Jatim," tegasnya.
Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti minimnya integrasi MJC dengan roadmap ketenagakerjaan nasional. Sinkronisasi sangat penting agar MJC tidak berjalan sendiri, melainkan sejalan dengan target pembangunan pemerintah pusat.
Untuk itu, Fraksi PDI Perjuangan merekomendasikan beberapa langkah, antara lain mereorientasi program MJC agar lebih menyasar sektor riil, memperluas akses bagi kalangan muda desa, korban PHK, dan lulusan SMK, serta memastikan investasi yang masuk ke Jawa Timur adalah investasi berkualitas yang mampu menyerap tenaga kerja lokal.
"Kami mendukung pemberdayaan generasi muda, tapi jangan hanya sebatas pelatihan tanpa kepastian kerja. Program ini harus memberi peluang nyata agar anak-anak muda dan mereka yang terkena PHK di Jawa Timur bisa bekerja dan berdaya di tanah kelahirannya sendiri," pungkasnya.
