Gibran Jadi Batu Sandungan, PDIP Tunda Bergabung Koalisi Pemerintahan Prabowo?

JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dikabarkan masih enggan bergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Koalisi Merah Putih menjadi penghalang utama.

M. Jamiluddin Ritonga, pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, menjelaskan kepada Portal Batang ID pada Kamis, 5 Juni 2025, bahwa bagi PDIP, Gibran dianggap sebagai representasi Jokowi. Oleh karena itu, setiap figur yang dianggap mewakili Jokowi akan dilihat sebagai pihak yang berseberangan dengan PDIP. Hal ini menjadi kendala bagi Megawati Soekarnoputri untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo.

Situasi semakin rumit karena Gibran, bersama Jokowi, telah dipecat dari PDIP dan dianggap sebagai pengkhianat. "Karena itu semakin menyulitkan bagi PDIP untuk bergabung ke koalisi Prabowo," tegas Jamiluddin.

Namun, Jamiluddin menekankan bahwa pintu koalisi antara PDIP dan pemerintahan Prabowo belum sepenuhnya tertutup. Hanya saja, koalisi tersebut kemungkinan besar tidak akan berada di lingkup pemerintahan eksekutif. PDIP lebih terbuka untuk berkoalisi di parlemen, fokus pada dukungan terhadap kebijakan dan program Presiden Prabowo tanpa melibatkan Wapres Gibran.

"Koalisi seperti itu sebetulnya sudah berjalan di DPR. Hanya saja masih bersifat informal," ungkap Jamiluddin. Hal ini terlihat dari dukungan konsisten PDIP terhadap kebijakan Prabowo di parlemen, dengan kritik tajam justru diarahkan kepada Wapres Gibran.

Jamiluddin menambahkan, peluang koalisi pemerintahan antara PDIP dan Prabowo akan terbuka lebar jika Gibran tidak lagi menjabat sebagai Wakil Presiden. Dengan demikian, masa depan koalisi ini masih sangat dinamis dan bergantung pada berbagai faktor politik ke depan.