Jakarta, Portal Batang ID – Gelombang ketidakpuasan internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali mencuat. Mahkamah Partai secara resmi membatalkan hasil Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswilub) yang digelar di empat wilayah, yaitu Kepulauan Riau, Bali, Riau, dan Kalimantan Selatan. Langkah ini diambil setelah Mahkamah Partai menilai pelaksanaan Muswilub tersebut tidak sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) partai.
Sekretaris Majelis Syariah PPP, KH Fadlolan Musyaffa, mengungkapkan bahwa keputusan ini diambil setelah mendengarkan laporan dari berbagai majelis di internal partai. "Kami berpandangan Muswilub itu tadi dibatalkan," tegasnya.
Menurut KH Fadlolan, pelaksanaan Muswilub melanggar ketentuan Pasal 63 AD PPP tentang Musyawarah Wilayah Luar Biasa. Lebih lanjut, ia menyoroti tindakan Plt Ketua Umum PPP, Mardiono, yang dinilai telah melakukan banyak tindakan inkonstitusional dan non-organisatoris.
"Di sana ada banyak inkonstitusional yang dilakukan oleh Plt Mardiono, kemudian sudah numpuk masalah yang inkonstitusional dan non organisatoris," ujarnya.
Mahkamah Partai juga menginstruksikan Pengurus Harian DPP PPP untuk selalu berpedoman pada UU 2/2011 tentang Partai Politik dan Pasal 19 ayat (1) huruf a AD PPP, yang menekankan tugas Pengurus Harian DPP untuk melaksanakan AD/ART, keputusan Muktamar, Musyawarah Kerja Nasional, serta keputusan lain yang ditetapkan secara sah.
KH Fadlolan menilai, tindakan Mardiono menggelar Muswilub justru kontraproduktif, terutama menjelang Muktamar. Seharusnya, energi partai difokuskan pada konsolidasi dan penyatuan kader, bukan malah memecah belah.
Ketua Majelis Kehormatan Partai, KH Zarkasih Nur, membenarkan pembatalan Muswilub tersebut dan menyatakan bahwa penolakan ini mencerminkan aspirasi dari pengurus DPW. "Saya kira begitu. Nanti juga akan ketemu Plt ketum untuk menyampaikan pendapat hukum mahkamah partai," pungkasnya.
Keputusan Mahkamah Partai ini tentu menjadi sorotan dan menimbulkan pertanyaan besar terkait arah PPP ke depan, terutama menjelang Muktamar. Akankah Mardiono merespons keputusan ini dan melakukan perubahan strategi? Atau justru konflik internal akan semakin memanas? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya.