Surabaya, Portal Batang ID – Fraksi PDIP DPRD Jawa Timur mendesak pemerintah untuk memprioritaskan tambak tradisional dalam program revitalisasi tambak yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Desakan ini muncul di tengah kekhawatiran akan nasib petambak kecil yang terancam terpinggirkan oleh investor besar.
Anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim, Erma Susanti, menegaskan bahwa revitalisasi tambak bukan sekadar perbaikan infrastruktur, melainkan menyangkut masa depan ekonomi masyarakat pesisir. "Banyak tambak kita rusak dan tidak lagi produktif. Revitalisasi ini krusial untuk mengangkat kembali kesejahteraan petambak tradisional," ujarnya, Jumat (25/07/2025).
Data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa lebih dari 60% dari 76.000 hektare lahan tambak di Jatim merupakan tambak tradisional dengan produktivitas rendah, hanya sekitar 0,6 ton per hektare per tahun.
Erma menekankan bahwa revitalisasi harus menyentuh aspek teknis secara menyeluruh, termasuk perbaikan tata air, penyediaan benih unggul, akses pakan berkualitas, dan pelatihan budidaya modern. Ia juga mengingatkan agar program ini tidak menjadi celah bagi masuknya investor besar yang dapat menggeser petambak kecil.
"Petani tambak jangan hanya jadi penonton. Pemerintah harus hadir melindungi mereka, bukan membuka jalan untuk penguasaan lahan oleh korporasi besar," tegasnya.
KKP sendiri merencanakan revitalisasi 78.000 hektare tambak mangkrak di Pantura, dengan target awal 13.000 hektare pada 2025. Namun, pelaksanaan di lapangan menghadapi kendala seperti sampah, abrasi, pendangkalan, serta belum tersedianya instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan tandon air bersih.
Erma mendorong Pemprov Jatim untuk aktif berkoordinasi dengan KKP agar daerah-daerah di Jatim menjadi prioritas revitalisasi. Ia meyakini, jika dilakukan secara menyeluruh dan tepat sasaran, produktivitas tambak bisa meningkat dua hingga tiga kali lipat, yang akan berdampak langsung pada kesejahteraan petambak.
Komisi B DPRD Jatim akan terus mengawal pelaksanaan program ini untuk memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh petani. Akses pembiayaan, pendampingan usaha, dan jaminan pasar bagi hasil budidaya tambak lokal juga menjadi perhatian utama.
"Yang kita inginkan bukan hanya tambaknya bagus, tapi petaninya juga sejahtera," pungkas Erma.