PEMALANG – Mimpi membangun Sekolah Rakyat di Kabupaten Pemalang masih menggantung, namun Bupati Anom Widiyantoro tak kehilangan asa. Ia meyakini, keberadaan sekolah yang digagas Presiden Prabowo ini sangat relevan untuk mengatasi tingginya angka anak tidak sekolah (ATS) di wilayahnya.
"Kita terus berupaya agar Sekolah Rakyat bisa hadir di Pemalang. Penanganan ATS adalah fokus utama kami," tegas Anom, baru-baru ini.
Posisi strategis Pemalang yang diapit berbagai kabupaten/kota di Karesidenan Pekalongan, menurut Anom, menjadi alasan kuat untuk merealisasikan sekolah ini. Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak yang terkendala biaya dan jarak untuk mengenyam pendidikan.
Rencananya, Sekolah Rakyat akan memberikan fasilitas lengkap bagi siswanya, mulai dari asrama, makan, hingga sarana penunjang pembelajaran lainnya. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang bahkan telah menyiapkan lahan di Kelurahan Bojongbata. Namun, hingga kini belum ada kepastian apakah lahan tersebut disetujui untuk pembangunan.
Selain berjuang untuk Sekolah Rakyat, Pemkab Pemalang juga terus berupaya meningkatkan akses pendidikan di wilayahnya. Salah satunya dengan memberikan izin pembangunan SMK Negeri di Kecamatan Warungpring.
"Di Warungpring sekarang sudah berproses, mudah-mudahan di awal pembelajaran 2026 nanti bisa dioperasikan," ujar Anom.
SMK Negeri yang akan dibangun di lahan seluas 2 hektare ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat Warungpring untuk mendapatkan pendidikan setingkat SLTA negeri. Anom berharap, masyarakat dapat ikut menjaga fasilitas yang akan dibangun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tersebut.
Meskipun masih banyak tantangan, Anom Widiyantoro optimis bahwa upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Pemalang akan terus membuahkan hasil. Kehadiran Sekolah Rakyat dan SMK Negeri diharapkan menjadi langkah awal untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Pemalang.
