BATANG, Portal Batang ID – Polemik utang proyek Kereta Cepat Whoosh kembali mencuat. Penolakan Menteri Keuangan untuk menggunakan APBN menanggung beban utang proyek tersebut menuai dukungan. Peneliti media dan politik, Buni Yani, melalui akun media sosialnya menegaskan bahwa tanggung jawab utama atas utang proyek ini berada di pundak mantan Presiden Joko Widodo dan mantan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan beserta jajaran terkait.
"Sudahlah, ini tanggung jawabnya Jokowi, Luhut, and the gang," tegas Buni Yani. Ia menambahkan, kesalahan yang dibuat oleh para pemimpin sebelumnya tidak seharusnya dibebankan kepada rakyat.
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini memang mengalami pembengkakan biaya yang signifikan, dari 6,07 miliar dolar AS menjadi sekitar 7,27 miliar dolar AS. Sebagian besar pendanaan proyek ini berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB) dengan bunga 3,7 persen hingga 3,8 persen dan tenor hingga 35 tahun.
Dalam konsorsium proyek ini, BUMN Indonesia memegang 60 persen saham melalui PT Pilar Sinergi BUMN, sementara pihak Tiongkok melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd memiliki 40 persen saham.