Solo, Jawa Tengah – Desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin menguat. Hal ini menyusul tuntutan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI pada April lalu, yang kini disuarakan kembali oleh Presidium Forum Alumni Kampus Seluruh Indonesia (Aksi), Nurmadi H. Sumarta. Nurmadi, yang juga dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Solo, menyatakan bahwa Gibran dinilai tidak memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai untuk menduduki posisi orang nomor dua di Indonesia.
"Gibran masih jauh dari harapan. Ketidakmatangannya terlihat jelas, bahkan sering menjadi bahan meme dan olok-olok di masyarakat," tegas Nurmadi kepada Portal Batang ID, Sabtu (26/4).
Kritik Nurmadi tak hanya menyoroti aspek kepemimpinan Gibran. Ia juga mempertanyakan riwayat pendidikan Gibran, yang disebutnya penuh simpang siur, mulai dari masa SMA hingga jenjang pendidikan tinggi di Singapura dan Australia. Lebih lanjut, ia bahkan menyinggung dugaan keterkaitan Gibran dengan akun Fufufafa, yang pernah viral karena serangan verbal terhadap Prabowo Subianto pada Pilpres 2014.
"Kondisi ini menjadi keprihatinan masyarakat. Wapres bukan sekadar ban serep. Indonesia butuh pemimpin yang cerdas, progresif, dan mampu memberi solusi, bukan figur yang kontroversial," tandasnya. Nurmadi berharap MPR RI dan partai politik mendengarkan aspirasi tersebut dan mengambil tindakan yang diperlukan.
Desakan ini sejalan dengan tuntutan delapan poin yang diajukan ratusan purnawirawan TNI pada Februari lalu, salah satunya adalah pergantian Wakil Presiden. Tuntutan tersebut, yang ditandatangani oleh sejumlah purnawirawan jenderal bintang empat, menganggap keputusan Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, tuntutan tersebut juga menyerukan reshuffle menteri yang diduga korupsi dan tindakan tegas terhadap pejabat yang masih terikat kepentingan mantan Presiden Joko Widodo.
