Surabaya, Portal Batang ID – Komisi E DPRD Jawa Timur menyoroti pentingnya sinergi antar instansi dalam menjalankan program Sekolah Rakyat yang tengah digalakkan di berbagai daerah. Anggota Komisi E, Rasiyo, menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada koordinasi yang baik antara pihak sekolah, Dinas Sosial, dan Dinas Pendidikan.
"Ini menjadi tanggung jawab kepala sekolah rakyat. Harus ada koordinasi dengan instansi terkait, baik Dinas Sosial untuk sarana prasarana, maupun Dinas Pendidikan terkait kurikulum," ujar Rasiyo di Gedung DPRD Jatim.
Politisi senior dari Partai Demokrat ini menjelaskan bahwa kualitas layanan pendidikan dan kelengkapan fasilitas menjadi faktor utama kenyamanan siswa, yang sebagian besar berasal dari keluarga kurang mampu. Mengingat konsep sekolah ini adalah asrama, pemenuhan kebutuhan siswa secara menyeluruh menjadi krusial.
"Jika pelayanannya baik dan pendidikannya bagus, siswa akan merasa nyaman. Sekolah ini kan asrama dengan fasilitas lengkap yang semua kebutuhannya dipenuhi," tegas mantan Sekdaprov Jatim tersebut.
Saat ini, terdapat 15 Sekolah Rakyat yang beroperasi di Jawa Timur, tersebar di berbagai kabupaten/kota seperti Sampang, Lumajang, Bondowoso, Trenggalek, dan Situbondo. Sekolah ini menjadi wadah bagi anak-anak dari keluarga miskin, berpotensi putus sekolah, dan mereka yang sulit mengakses pendidikan formal reguler.
Program Sekolah Rakyat merupakan wujud kebijakan afirmatif pemerintah pusat yang mendapat dukungan penuh dari Pemprov Jatim. Rasiyo menegaskan bahwa seluruh elemen harus mendukung keberlanjutan dan pengembangan program ini.
"Kita harus berhati-hati karena ini kebijakan pemerintah pusat, dan harus didukung sepenuhnya," jelasnya.
Komisi E DPRD Jatim berencana melakukan pemantauan langsung ke lapangan, terutama setelah Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) selesai dilaksanakan.
"Kami akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemantauan. Ini kan baru saja selesai pelaksanaan MPLS," pungkasnya.
Komisi E berkomitmen untuk memastikan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi solusi sementara, tetapi mampu menciptakan lingkungan pendidikan berkualitas dan membangun masa depan anak-anak dari kelompok marginal.
Tahap 1A Program Sekolah Rakyat telah dimulai pada 14 Juli 2025, dengan 12 sekolah aktif menyelenggarakan MPLS bagi 1.183 siswa dari keluarga prasejahtera. Mereka dilayani oleh 12 kepala sekolah, 175 guru, dan 137 tenaga kependidikan.
Pada tahap lanjutan (1B) yang ditargetkan selesai pada akhir Agustus 2025, jumlah Sekolah Rakyat akan bertambah menjadi 19 lokasi, dengan kapasitas siswa mencapai 1.225 anak. Sekolah-sekolah ini tersebar di Malang, Batu, Lamongan, Surabaya, Jember, Gresik, dan daerah lainnya, memanfaatkan infrastruktur Pemprov seperti rombel SMA dan SMP, serta melibatkan sekitar 500 tenaga pendidik, yang mayoritas ASN dan PPPK.