Penulis: Dewi Laksmi

Jakarta, Portal Batang ID – Gelombang demonstrasi yang terjadi sejak 25 Agustus hingga 1 September 2025 lalu, meski diwarnai kericuhan di beberapa daerah, telah melahirkan sebuah daftar aspirasi yang dikenal dengan "17+8 Tuntutan Rakyat". Daftar ini, yang terbagi menjadi tuntutan jangka pendek dan jangka panjang, kini menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan, termasuk di media sosial. Menanggapi hal ini, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, menekankan bahwa aspirasi yang terangkum dalam 17+8 Tuntutan Rakyat tidak boleh diabaikan. Menurutnya, tuntutan yang telah terformulasi dengan jelas ini harus menjadi momentum penting untuk memperbaiki sistem bernegara secara menyeluruh. "Momentum tuntutan masyarakat 17+8 harus…

PEMALANG – Aksi damai yang diinisiasi Aliansi Pemalang Bersatu di Pendopo Kabupaten Pemalang, Kamis (4/9/2025), membuahkan hasil. Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, turun langsung menemui massa dan memberikan jawaban atas berbagai isu yang disuarakan. Massa aksi menyampaikan sejumlah permasalahan krusial, mulai dari penanganan banjir rob yang menghantui warga Ulujami, perbaikan jalan Wisnu-Watukumpul yang rusak parah akibat longsor, hingga pemberantasan praktik pungutan liar yang meresahkan di wilayah Pemalang. Eki, selaku koordinator aksi, menekankan bahwa penanganan banjir rob dan perbaikan infrastruktur jalan adalah prioritas utama yang mendesak untuk segera ditangani. Selain itu, ia juga menyoroti praktik pungutan liar di sekolah yang harus segera…

Jakarta, Portal Batang ID – Upaya Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) mengajukan judicial review (JR) terhadap Pasal 8 Undang-Undang Pers ke Mahkamah Konstitusi (MK) mendapat sorotan. Langkah ini dinilai sebagai momentum krusial untuk mempertegas perlindungan hukum bagi para jurnalis di Indonesia. Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Nany Afrida, mengungkapkan bahwa UU Pers, meski telah berusia 27 tahun, masih belum sepenuhnya dipahami oleh berbagai kalangan. "Regulasi ini sangat penting, dan kita harus mendorong perbaikan. Tapi memang UU Pers itu sangat eksklusif. Banyak jurnalis saja tidak memahami isinya, apalagi masyarakat umum dan pemerintah," ujarnya dalam diskusi publik di Jakarta Selatan, Sabtu (6/9/2025). Nany…

PEMALANG – Aliansi Pemalang Bersatu menggelar aksi damai di Pendopo Kabupaten Pemalang, Kamis (4/9/2025), dan langsung direspon oleh Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro. Pertemuan tersebut menjadi wadah penyampaian aspirasi terkait isu-isu krusial yang dihadapi masyarakat Pemalang. Dalam audiensi yang berlangsung hangat, perwakilan Aliansi Pemalang Bersatu menyuarakan beberapa permasalahan utama, antara lain penanganan banjir rob yang kerap melanda Ulujami, perbaikan infrastruktur jalan Wisnu-Watukumpul yang rusak akibat longsor, serta pemberantasan praktik pungutan liar yang meresahkan. Eki, selaku koordinator aksi, menekankan urgensi penanganan banjir rob dan perbaikan jalan sebagai prioritas utama. Ia juga menyoroti praktik pungutan liar di lingkungan sekolah yang dinilai memberatkan masyarakat.…

Banyuwangi, Portal Batang ID – Wacana revisi Undang-Undang Pemilu terus bergulir, mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Danu Budiono, mantan Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD Provinsi Jawa Timur asal Banyuwangi, turut menyuarakan pendapatnya terkait isu yang tengah hangat diperbincangkan ini. Menurut Danu, penyelenggaraan Pemilu 2024 dinilai telah ternodai oleh praktik politik uang yang marak terjadi. Ia berpendapat, revisi UU Pemilu menjadi langkah strategis untuk memperbaiki kualitas anggota DPR maupun DPRD di masa mendatang. "Revisi UU Pemilu adalah langkah bagus untuk mengevaluasi kualitas legislatif, baik DPR RI maupun DPRD," ujar Danu kepada Portal Batang ID, Sabtu (6/9/2025). Pernyataan ini muncul seiring dengan…

PEMALANG – Pemerintah Kabupaten Pemalang bersama TNI dan Polri menggelar patroli skala besar secara intensif sejak Minggu (31/8) malam hingga Senin (1/9/2025) malam. Langkah ini diambil sebagai upaya preventif untuk menjaga kondusivitas wilayah dan mencegah potensi kerusuhan seperti yang terjadi di daerah lain. Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, terjun langsung dalam patroli tersebut dan mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh berita yang belum terverifikasi, terutama yang beredar di media sosial. Ia menekankan pentingnya menjaga ketenangan dan ketertiban di Kabupaten Pemalang. "Kami mengajak seluruh warga Pemalang untuk terus menjaga kerukunan, tidak mudah percaya berita bohong, dan mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah.…

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengumumkan enam poin keputusan penting sebagai respons atas tuntutan publik yang berkembang pasca demonstrasi di berbagai daerah. Keputusan ini merupakan hasil rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi yang digelar pada Kamis, 4 September 2025. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa langkah-langkah ini diambil sebagai wujud komitmen DPR dalam menanggapi aspirasi masyarakat. Berikut adalah enam poin keputusan yang diumumkan: Penghentian Tunjangan Perumahan: DPR RI sepakat untuk menghentikan pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPR RI, efektif sejak tanggal 31 Agustus 2025. Moratorium Kunjungan Kerja Luar Negeri: DPR memberlakukan…

PEMALANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang memastikan kegiatan belajar mengajar di sekolah akan tetap berlangsung normal pada Kamis, 4 September 2025, meskipun Aliansi Pemalang Bersatu (APB) berencana menggelar aksi demonstrasi. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Pemalang, Bagus Sutopo, mengungkapkan bahwa keputusan ini diambil setelah berkoordinasi dengan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 12 Jawa Tengah. Hasil koordinasi menunjukkan bahwa demonstrasi yang akan berlangsung tidak terkait langsung dengan kegiatan belajar di sekolah. "Alhamdulillah, situasi di Pemalang masih kondusif, sehingga kegiatan belajar mengajar tetap berjalan seperti biasa," ujar Bagus Sutopo saat ditemui tengah malam (2/9/2025) di sela-sela piket penjagaan di Pendopo…

Jakarta – Kabar baik datang dari upaya penanganan sampah nasional. Pemerintah menargetkan permasalahan sampah di 33 provinsi di seluruh Indonesia dapat diselesaikan dalam kurun waktu dua tahun mendatang. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan optimisme ini kepada awak media di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (5/9/2025). "Kita targetkan dua tahun, masalah sampah di 33 provinsi bisa kita selesaikan," tegasnya. Zulhas menjelaskan bahwa seluruh regulasi terkait pengelolaan sampah melalui program Waste to Energy (WtE) telah rampung. Ini termasuk berbagai peraturan menteri dan peraturan lainnya yang mendukung implementasi program tersebut. "Semua aturan sudah selesai, termasuk yang terkait dengan kopdes, PMK, Permendesa,…

PEKALONGAN – Ribuan warga Kota Pekalongan dan Salatiga menyerbu lokasi Gerakan Pangan Murah (GPM) yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng), Kamis (4/9/2025). Program ini menjadi angin segar bagi masyarakat di tengah upaya menjaga stabilitas harga pangan. Inisiatif GPM merupakan wujud nyata kepedulian Pemprov Jateng dalam memastikan kebutuhan pokok warganya tetap terpenuhi dengan harga yang bersahabat. Agus Prasutio, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah, menjelaskan bahwa GPM ini terwujud berkat sinergi apik dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi. "Gerakan pangan murah ini memungkinkan masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga meningkatkan rasa aman…