Pemalang – Visi "Pemalang Bercahaya" yang digadang-gadang pemerintah daerah kini menjadi sorotan tajam. Pasalnya, realita di lapangan justru berbanding terbalik: banyak jalan, terutama di wilayah pedesaan, masih gelap gulita akibat minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU) yang berfungsi. Kondisi ini tak hanya mengkhawatirkan, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.
Ironisnya, pendapatan daerah dari pajak penerangan jalan mencapai lebih dari Rp 50 miliar. Namun, alokasi anggaran untuk perawatan dan perbaikan PJU hanya sepertiganya. Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Pemalang, Prasetyo Widiyatmoko, bahkan secara terbuka menyampaikan ketidaksesuaian antara visi daerah dengan kondisi riil di lapangan.
"Saya langsung menyampaikan apa adanya, karena ini pekerjaan saya. Masih banyak keluhan masyarakat tentang jalan gelap, baik karena lampu mati atau memang belum ada pemasangan. Visi Pemalang Bercahaya perlu dipertanyakan," ujarnya saat audiensi dengan Aliansi Pemalang Bersatu di Gedung DPRD Pemalang.
Menurut Prasetyo, ketimpangan anggaran sangat mencolok. Pendapatan pajak penerangan jalan sangat besar, namun anggaran perawatan PJU pada tahun 2024 hanya Rp 593 juta. Sementara itu, pembayaran PJU ke PLN mencapai Rp 14,2 miliar. Keterbatasan armada truk skylift juga menjadi kendala dalam mengakomodasi kebutuhan perawatan PJU di seluruh wilayah Pemalang.
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Pemalang, Martono, menyatakan dukungannya terhadap peningkatan anggaran perawatan PJU. "Kami setuju penuh, apalagi itu uang rakyat. Silakan OPD mengajukan pada penganggaran, yang terpenting jelas dan dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.
Diharapkan, pada tahun 2026 mendatang, anggaran perawatan PJU dapat ditingkatkan setidaknya setengah dari total pendapatan. Dengan demikian, seluruh jalan di Pemalang dapat terang benderang dan visi "Pemalang Bercahaya" dapat terwujud secara nyata, demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat.