Penulis: Dewi Laksmi

JAKARTA – Praktisi hukum Taufik Basari atau Tobas memperingatkan potensi pelanggaran konstitusi jika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2025 tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah dijalankan. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR, Jumat (4/7/2025), Tobas menegaskan putusan tersebut berpotensi melanggar Pasal 22E Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 secara tegas menyatakan pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Ayat (2) kemudian merinci jenis pemilu yang harus digelar setiap lima tahun sekali, termasuk Pemilu DPR RI, DPD RI, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu DPRD. Tobas…

Pemalang, Jawa Tengah – Kabupaten Pemalang bersiap menyambut kehadiran Bus Trans Jateng pada tahun 2026. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) telah menetapkan rencana pembangunan rute baru yang akan menghubungkan Pemalang, Batang, Pekalongan, dan Kota Pekalongan. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Jateng, Arief Djatmiko. Menurut Arief, pembukaan rute baru ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov Jateng untuk menyediakan sistem transportasi massal yang terintegrasi dan memadai bagi masyarakat. Saat ini, Trans Jateng telah melayani tujuh rute yang mencakup berbagai wilayah, termasuk Solo, Wonogiri, Purwokerto, Purbalingga, Karanganyar, Magelang, Purworejo, Sukoharjo, Grobogan, serta Kota dan Kabupaten Semarang. Proyek ambisius ini…

Banyuwangi – Tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Banyuwangi, yang menelan empat korban jiwa, membuat Komisi D DPRD Jawa Timur geram. Ketua Komisi D, Abdul Halim, menuding lemahnya pengawasan dan kepatuhan terhadap standar keselamatan sebagai biang keladi tragedi tersebut. Ia menegaskan bahwa usia kapal yang tua dan dugaan kelebihan kapasitas penumpang menjadi faktor utama yang perlu diusut tuntas. “Kejadian ini sangat memprihatinkan. Jangan sampai demi efisiensi biaya operasional, keselamatan penumpang diabaikan,” tegas Halim, Rabu (3/7). Politisi Partai Gerindra ini mendesak revitalisasi armada kapal tua yang sudah tidak layak beroperasi. “Kapal harus punya masa pakai. Jika sudah tidak layak, harus…

PEMALANG – Ratusan guru honorer di Kabupaten Pemalang mengeluhkan keterlambatan pembayaran insentif selama enam bulan, tepatnya sejak Januari hingga Juni 2025. Kondisi ini membuat mereka kesulitan memenuhi kebutuhan hidup dan mengancam semangat mengajar. Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pemalang, Heru Kundhimiarso, atau yang akrab disapa KN, menyoroti masalah ini dan mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang untuk segera menyelesaikannya. KN menegaskan bahwa keterlambatan pembayaran insentif bukan hanya masalah administrasi biasa, melainkan menyangkut kesejahteraan dan moral para guru. "Insentif ini bukan sekadar tambahan, melainkan bagian penting dari pendapatan mereka. Keterlambatan pembayaran jelas akan mengganggu semangat kerja dan fokus mereka dalam mendidik anak-anak…

Anggota Komisi VI DPR RI, Budi Sulistyono (Kanang), memberikan tiga catatan penting bagi PT Telkom Indonesia pasca rapat dengar pendapat. Persaingan industri telekomunikasi yang semakin ketat, menurutnya, bukan halangan, melainkan momentum untuk berinovasi dan memperbaiki diri. Telkom, kata Kanang, harus mampu menjawab tantangan ini dengan strategi yang tepat dan progresif. Tiga catatan penting tersebut adalah: pertama, penguatan sistem keamanan siber dan perlindungan data pelanggan. Kanang menekankan bahwa kepercayaan pelanggan merupakan kunci keberhasilan Telkom sebagai penyedia layanan digital di era digital yang rentan terhadap ancaman siber. Kedua, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi krusial. Telkom perlu terus memperbarui kompetensi pegawainya…

Pemalang – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Pemalang memberikan peringatan keras kepada eksekutif terkait pengisian jabatan di empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru hasil penggabungan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Mereka mendesak agar prosesnya berlangsung transparan dan bebas dari praktik ‘kongkalikong’ untuk menghindari terulangnya skandal jual beli jabatan yang pernah mencoreng nama baik Pemkab Pemalang. Ria Kurniawan, anggota Fraksi PDI Perjuangan yang mewakili Ketua Fraksi Renaldi Firdaus Kautsar, menyatakan bahwa efisiensi dan penggabungan OPD pasti berdampak pada pergeseran jabatan struktural dan fungsional Aparatur Sipil Negara (ASN). Oleh karena itu, transparansi mutlak diperlukan. "Kami minta…

Malang Selatan – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Dr. H. Puguh Wiji Pamungkas, MM, kembali menunjukan kepeduliannya terhadap dunia pendidikan. Dalam kunjungan resesnya ke Malang Selatan, Puguh menyerahkan bantuan material bangunan untuk MTs Negeri 4 Malang. Bantuan ini diperuntukkan bagi pembangunan dan perbaikan fasilitas sekolah. Penyerahan bantuan diterima langsung oleh Ketua Komite Sekolah, Abah Subandi. Puguh berharap bantuan ini dapat mempercepat pembangunan infrastruktur sekolah, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman dan representatif bagi para siswa. "Pendidikan adalah fondasi masa depan bangsa. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga kita semua, termasuk wakil rakyat," tegas Puguh.…

Pemalang – Menyambut libur sekolah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pemalang meningkatkan intensitas patroli di seluruh wilayah. Langkah antisipatif ini diambil untuk mencegah aksi tawuran dan kenakalan remaja yang kerap terjadi saat masa liburan. Kepala Satpol PP Pemalang, Achmad Hidayat, mengungkapkan bahwa patroli masif ini merupakan langkah preventif penting. Hal ini didasari oleh kejadian penangkapan dua remaja yang membawa senjata tajam beberapa waktu lalu, yang diduga akan terlibat tawuran. "Kita sudah mulai gencar melakukan patroli, siang dan malam. Patroli ini melibatkan tim Tibumtramas menggunakan kendaraan roda dua dan empat, yang difokuskan di titik-titik rawan yang sudah dipetakan," jelas…

Reses Anggota DPRD Jawa Timur, Dr. H. Puguh Wiji Pamungkas, MM di Kelurahan Blimbing, Kota Malang, Selasa (1/7/2025), mengungkap permasalahan pelik dalam sistem pendidikan menengah atas. Warga mengeluhkan sistem zonasi Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang dinilai tidak adil. Salah satu warga, Ibu Yuli, mencurahkan kekesalannya. Anaknya yang tinggal dekat sekolah justru kalah saing dengan calon siswa lain yang domisilinya masuk dalam zonasi prioritas. "Anak kami tinggal dekat sekolah, tapi kalah dengan yang domisilinya terdaftar di zonasi lebih diutamakan. Ini kan ironis," keluhnya. Dr. Puguh menjelaskan akar masalahnya terletak pada moratorium pendirian SMA di Jawa Timur yang masih berlaku. "Sampai…

Pemalang – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Pemalang memberikan peringatan keras kepada Pemerintah Kabupaten Pemalang terkait pengisian jabatan di empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru. Penggabungan OPD dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) mengakibatkan pergeseran jabatan struktural dan fungsional Aparatur Sipil Negara (ASN). Oleh karena itu, transparansi mutlak diperlukan untuk mencegah terulangnya skandal masa lalu. Ria Kurniawan, anggota Fraksi PDI Perjuangan, mengungkapkan kekhawatirannya. Melalui Ketua Fraksi Renaldi Firdaus Kautsar, ia menekankan pentingnya proses seleksi jabatan yang bersih dan transparan. "Kami minta prosesnya transparan. Jangan sampai ada kongkalikong. Kasus jual beli jabatan beberapa tahun lalu harus…