Penulis: Dewi Laksmi

Dewi Laksmi

jurnalis di Portal Batang ID yang berfokus pada liputan Pemerintahan Daerah dan Isu-isu Sosial Regional. Ia menyajikan berita aktual seputar kebijakan lokal, dinamika birokrasi di Kabupaten Batang dan sekitarnya, serta laporan investigatif mengenai masalah-masalah sosial di Jawa Tengah.

Jakarta, 6 Juli 2025 – Kehadiran robot polisi humanoid dan I-K9 dalam perayaan HUT Bhayangkara ke-79 beberapa waktu lalu sukses mencuri perhatian. Namun, isu mengenai anggaran pengadaan yang berpotensi kontroversial langsung dibantah oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dalam keterangannya di GOR Universitas Negeri Jakarta, Minggu (6/7/2025), Sigit menegaskan bahwa robot-robot tersebut masih dalam tahap uji coba. "Robot kan kemarin kita sedang melaksanakan uji coba," ujarnya. Ia menambahkan, penggunaan robot oleh kepolisian di negara-negara maju menjadi alasan Polri perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi terkini. "Tapi ke depan pasti, karena di negara-negara modern juga polisi dibantu robot. Tentunya kita juga bersiap-siap…

Read More

Pemalang – Kampanye LGBT yang dilakukan oleh seorang influencer lokal di media sosial memantik reaksi keras dari berbagai kalangan. Ajeng Triyani, anggota DPRD Kabupaten Pemalang, menyatakan penolakannya tegas terhadap aksi tersebut. Menurutnya, ini bukan sekadar ekspresi personal, melainkan indikasi krisis nilai yang perlu ditangani serius. Sebagai perempuan, ibu, dan wakil rakyat, Ajeng menekankan pentingnya respon cepat dari pemerintah daerah. Ia mendesak agar pemerintah tidak hanya bersikap reaktif, tetapi juga proaktif dalam membentengi generasi muda dari pengaruh negatif. "Pemerintah harus hadir sebagai garda terdepan, bukan dengan pendekatan otoriter, namun dengan keberpihakan yang tegas pada nilai-nilai kebangsaan, keagamaan, dan budaya lokal," tegasnya.…

Read More

Adhie Massardi, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), melontarkan pernyataan kontroversial. Dalam talkshow "Mengapa Jokowi Harus Diadili?" di Portal Batang ID TV, Minggu (6/7/2025), ia menyarankan agar mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipenjara di Lapas Cebongan, Sleman, jika terbukti bersalah di pengadilan. "Saya punya tempat yang pas untuk Joko Widodo, yaitu Lapas Cebongan," tegas Adhie. Menurutnya, Lapas Cebongan—yang pernah menampung mantan presiden—merupakan lokasi yang tepat, bahkan ia menyebutnya sebagai "isyarat Tuhan". Adhie menilai, jika ada kekurangan di Lapas Cebongan, perbaikan bisa dilakukan. "Tuhan sudah menyiapkan tempatnya," tambahnya. Pernyataan Adhie ini muncul di tengah pembahasan panjang mengenai alasan Jokowi perlu diadili. Ia…

Read More

PEMALANG – Keluhan pilu terlontar dari para guru honorer di Kabupaten Pemalang. Selama enam bulan, tepatnya sejak Januari hingga Juni 2025, insentif mereka tak kunjung cair. Kondisi ini membuat Heru Kundhimiarso, anggota Komisi A Bidang Pemerintahan dari Fraksi PKB DPRD Kabupaten Pemalang, angkat bicara. Ia mendesak pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan permasalahan ini. KN, sapaan akrab Heru, mengatakan bahwa keterlambatan pembayaran insentif bukan hanya masalah administrasi biasa. Lebih dari itu, hal ini menyangkut kesejahteraan dan moral para guru yang berjuang mendidik anak bangsa di tengah berbagai keterbatasan. Banyak di antara mereka mengajar di daerah terpencil dengan sarana dan prasarana yang…

Read More

Pemecatan Bambang Beathor Suryadi dari Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menimbulkan gelombang polemik. Beathor, yang sebelumnya vokal mengungkap dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi, dianggap telah membayar harga atas keberaniannya. Namun, bagi Beathor, konsekuensi ini mungkin tak seberat pengalamannya di masa lalu. Pengamat politik Rocky Gerung, yang mengenal Beathor sejak sebelum 1998, menggambarkannya sebagai aktivis yang berani dan siap menghadapi konsekuensi. Menurut Rocky, pemecatan Beathor bisa dilihat sebagai dampak dari upaya Beathor untuk membuka jejak genealogi ijazah Jokowi dan memperingatkan para aktivis akan potensi bahaya kekuasaan. "Beathor naik ketika Jokowi berkuasa, sekarang dia turun, diturunkan, atau dipaksa turun," ujar Rocky…

Read More

Pemalang, Jawa Tengah – Kabupaten Pemalang bersiap menyambut kehadiran Bus Trans Jateng pada tahun 2026. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan rencana pembangunan jalur baru yang akan menghubungkan Pemalang, Batang, Pekalongan, dan Kota Pekalongan. Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov untuk menyediakan sistem transportasi massal yang terintegrasi dan memadai bagi masyarakat. Kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah, Arief Djatmiko, menjelaskan bahwa rencana ini telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Jawa Tengah. Saat ini, Trans Jateng telah beroperasi di tujuh rute yang mencakup berbagai kota dan kabupaten, termasuk Solo, Wonogiri, Purwokerto, dan Semarang.…

Read More

Malang, 5 Juli 2025 – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Dr. H. Puguh Wiji Pamungkas, MM, mengajak warga Desa Pakis, Kabupaten Malang, untuk menjadikan Jawa Timur sebagai motor penggerak pembangunan nasional. Hal ini disampaikannya saat reses di balai desa setempat, Sabtu lalu, yang dihadiri warga dengan antusiasme tinggi. Dalam sambutannya, Puguh menekankan pentingnya peran Jawa Timur pasca pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. "Jawa Timur bukan lagi sekadar penyangga, tetapi gerbang baru Nusantara," tegasnya. Ia mengajak masyarakat untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM), penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta mendorong pertumbuhan…

Read More

Serangan hama tikus yang membabi buta di lahan pertanian Pemalang membuat panen petani terancam. Tak tinggal diam, Dinas Pertanian (Dispertan) Kabupaten Pemalang menyiapkan strategi jitu: mengoperasikan pasukan burung hantu! Prayitno, Kepala Dispertan Pemalang, mengungkapkan rencana ambisius untuk menambah anggaran di APBD Perubahan 2025. Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk membangun rumah-rumah burung hantu di area persawahan. Ide ini muncul karena populasi burung hantu di pemukiman warga cukup tinggi, sementara di sawah justru minim predator alami tikus. "Kita akan menyediakan rumah dan bibit burung hantu, jenis Tyto Alba yang berukuran besar dan memangsa tikus," jelas Prayitno. "Ini solusi pengendalian hama alami dan…

Read More

Polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/2025 tentang pemilu kembali memicu perdebatan. Anggota Komisi II DPR Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menilai MK telah bergeser dari perannya sebagai penjaga konstitusi menjadi lembaga ketiga pembentuk undang-undang, sejajar dengan pemerintah dan DPR. Hal ini disampaikan Khozin menyusul putusan MK yang membagi pemilu menjadi pemilu nasional dan lokal. "MK mempunyai peran sebagai negative legislator, bukan positive legislator," tegas Khozin dalam keterangannya kepada Portal Batang ID, Sabtu (5/7/2025). Ia mempertanyakan kewenangan MK yang dengan dalih menjaga konstitusi tetap adaptif, justru bertransformasi menjadi perumus undang-undang. Khozin mendesak adanya penegasan bersama terkait fungsi dan peran MK agar…

Read More

Serangan hama tikus yang merusak lahan pertanian di Pemalang membuat Dinas Pertanian (Dispertan) setempat mengambil langkah tak biasa. Bukan pestisida, melainkan pasukan burung hantu yang akan dikerahkan untuk membasmi hama pengerat tersebut. Prayitno, Kepala Dispertan Pemalang, mengungkapkan rencana ambisius ini. Ia berencana mengajukan penambahan anggaran dalam APBD Perubahan 2025 untuk pengadaan rumah-rumah burung hantu di area persawahan. Ide ini muncul melihat populasi burung hantu yang cukup banyak di pemukiman warga, namun minimnya predator alami tikus di lahan pertanian. "Kita akan sediakan rumah dan bibit burung hantu jenis Tyto Alba. Ukurannya cukup besar dan makanan utamanya tikus. Ini pengendalian alami, ramah…

Read More