Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terpaksa melakukan penyesuaian terhadap program sekolah swasta gratis yang direncanakan pada tahun 2026. Langkah ini diambil sebagai respons atas penurunan signifikan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima dari pemerintah pusat.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania, menjelaskan bahwa penurunan DBH berdampak langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2026, yang kini ditetapkan sebesar Rp81,32 triliun. Angka ini mengalami penurunan sebesar Rp10,54 triliun dibandingkan dengan APBD tahun 2025.
"Penurunan signifikan pada DBH memaksa kami untuk melakukan rasionalisasi jumlah sekolah yang dapat dijangkau oleh program sekolah swasta gratis," ujar Atika dalam konferensi pers di Balai Kota Jakarta, Rabu (21/1).
Awalnya, program ini menargetkan sekitar 260 sekolah swasta pada tahun 2026. Namun, dengan adanya pemangkasan anggaran, target tersebut direvisi menjadi 100 sekolah. Meskipun demikian, Atika menekankan bahwa jumlah ini masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2025, yang hanya mencakup 40 sekolah.
Atika menambahkan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan terus berupaya meningkatkan jumlah sekolah yang dapat dijangkau oleh program ini setiap tahunnya, seiring dengan peningkatan kemampuan keuangan daerah.
Penurunan APBD DKI Jakarta terutama disebabkan oleh penurunan Pendapatan dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang dialokasikan oleh pemerintah pusat, dari Rp26,14 triliun pada tahun 2025 menjadi hanya Rp11,16 triliun pada tahun 2026. Penurunan terbesar terjadi pada alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak, yang turun sebesar Rp14,79 triliun. Portal Batang ID melaporkan.