Keputusan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh menuai sorotan. Langkah Prabowo dianggap tepat sebagai kepala negara, namun penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menutupi utang proyek tersebut menjadi perhatian utama.
Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, menilai bahwa Prabowo telah bertindak sesuai kapasitasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Menurutnya, segala permasalahan yang terjadi di negara ini menjadi tanggung jawab pemimpin tertinggi.
"Kapasitas dan tanggung jawab Prabowo Subianto soal polemik Whoosh tentunya sudah sesuai kapasitas sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan," ujar Hari, seperti dilansir Portal Batang ID, Jumat (7/11/2025).
Hari menambahkan, proyek Whoosh melibatkan hubungan antar pemerintah (G2G) dan pemerintah dengan swasta (G2B), sehingga peran kepala negara menjadi krusial dalam penyelesaiannya. "Siapa pun kepala negaranya, secara diplomatik akan mengambil tanggung jawab karena proyek berdiri antar dua negara," jelasnya.
Meski demikian, Hari menekankan pentingnya untuk tidak sepenuhnya membebankan utang Whoosh kepada APBN. Ia menyoroti adanya pergeseran proyek dari skema bisnis ke bisnis (B to B) menjadi bisnis ke pemerintah (B to G). "Lalu, siapa dalang dari pergeseran proyek Whoosh? Dampaknya APBN harus menanggung beban yang sama-sama kita ketahui bahwa sumber APBN kita dari pajak rakyat," tegas Hari.
Hari mendesak agar aspek fundamental dari permasalahan ini diungkap ke publik, guna memastikan bahwa proyek tersebut berjalan sesuai prosedur dan tidak memiliki cacat hukum maupun administrasi. Ia menyinggung bahwa proyek Whoosh telah menjadi sorotan sejak era pemerintahan sebelumnya.
Lebih lanjut, Hari berharap Presiden Prabowo tidak serta merta menggunakan APBN untuk membayar utang Whoosh kepada bank di China yang mencapai lebih dari Rp1,2 triliun setiap tahunnya.
"Kalau Prabowo Subianto mau menyudahi polemik dipublik, mungkin bisa dijawab secara mudah bahwa itu menjadi tanggungjawab pemerintahan saat ini. Tapi bukan semudah membalikkan telapak tangan bahwa APBN kita masih menanggung beban hutang lain dan kebutuhan program MBG yang menjadi andalan Prabowo saat ini," pungkas Hari.