Filipina Ambil Langkah Drastis: Kebijakan 4 Hari Kerja Diberlakukan Hadapi Gejolak Timur Tengah
MANILA – Pemerintah Filipina mengambil langkah signifikan untuk merespons ketidakpastian ekonomi global yang kian memanas. Presiden Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. secara resmi memberlakukan kebijakan empat hari kerja bagi seluruh masyarakat, sebuah keputusan yang diambil menyusul eskalasi konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel di Timur Tengah. Langkah ini bertujuan untuk memitigasi dampak ekonomi yang diperkirakan akan melanda negara kepulauan tersebut.
Dalam pernyataannya pada Jumat (6/3) lalu, Presiden Marcos Jr. menegaskan bahwa Filipina adalah "korban dari perang yang bukan kehendak kita," namun ia menekankan bahwa pemerintah "memegang kendali untuk melindungi rakyat Filipina." Kebijakan pengurangan hari kerja ini akan mulai berlaku pada Senin (9/3), diawali dari sektor perkantoran pemerintah. Namun, penting dicatat bahwa pekerja layanan publik esensial, seperti kepolisian dan pemadam kebakaran, tidak akan terpengaruh oleh kebijakan ini.
Kekhawatiran utama yang mendasari keputusan ini adalah potensi lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM). Penutupan Selat Hormuz oleh Iran sejak Minggu (1/3), yang disertai ancaman untuk menyerang kapal apa pun yang melintas kecuali milik Tiongkok dan Rusia, diperkirakan akan memicu kenaikan harga signifikan di pasar global. Presiden Marcos Jr. memproyeksikan kenaikan harga bensin sebesar 7,48 peso per liter, solar 17,28 peso, dan minyak tanah 32,35 peso pada pekan depan di Filipina.
Filipina memiliki ketergantungan besar pada impor minyak mentah dari Timur Tengah dan masih mengandalkan pembangkit listrik tenaga minyak untuk memenuhi kebutuhan energinya. Situasi ini membuat negara tersebut sangat rentan terhadap gejolak pasokan dan harga minyak dunia.
Selain dampak ekonomi, konflik di Timur Tengah juga mengancam keselamatan dan keamanan lebih dari dua juta warga Filipina yang bekerja di kawasan tersebut. Pemerintah terus memantau situasi dan menyiapkan langkah-langkah perlindungan bagi para pekerja migran.
Untuk menghadapi krisis ini, Presiden Marcos Jr. telah menginstruksikan semua instansi pemerintah untuk mengurangi konsumsi BBM dan listrik sebesar 10-20 persen. Larangan perjalanan dinas ke luar negeri bagi aparatur negara juga telah diberlakukan, dengan rapat-rapat dialihkan menjadi virtual untuk efisiensi.
Lebih lanjut, Marcos Jr. juga mendesak Kongres untuk memberinya wewenang agar dapat mengurangi pajak cukai atas produk minyak bumi jika harga minyak mentah melampaui US$80 per barel. Ia juga meminta izin untuk mengamandemen undang-undang biofuel, memungkinkan penggunaan bioetanol yang lebih murah untuk dicampur dengan produk minyak bumi, sebagai upaya menekan biaya energi.
Langkah-langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah Filipina dalam menanggapi ancaman ekonomi yang diakibatkan oleh konflik geopolitik yang jauh dari negaranya, demi menjaga stabilitas dan kesejahteraan rakyatnya.