Morowali, Portal Batang ID – Pakar militer dan pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie, melayangkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto, menyoroti potensi ancaman terhadap kedaulatan negara di kawasan industri Morowali, Sulawesi Tengah, khususnya terkait keberadaan Bandara PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).
Dalam surat tertanggal 27 November 2025 itu, Connie mengungkapkan keprihatinannya atas operasional bandara yang dinilai minim pengawasan dari negara, termasuk absennya petugas Bea dan Cukai. Kondisi ini, menurutnya, membuka celah serius terhadap kedaulatan wilayah udara dan integritas pengawasan nasional.
"Morowali berkembang jauh lebih cepat daripada sistem pengawasan negara," tulis Connie, menekankan bahwa investasi besar yang masuk ke kawasan tersebut tidak diimbangi dengan mekanisme kontrol terpadu yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Ia menyoroti potensi kerawanan mulai dari pengawasan data geospasial, keberadaan tenaga kerja asing, hingga potensi kebocoran informasi dan lemahnya integrasi keamanan kawasan. Connie mengingatkan bahwa Morowali bukan sekadar kawasan industri, melainkan titik strategis dalam perebutan pengaruh global atas mineral-mineral penting.
"Ketika data geospasial, perizinan, tata ruang, dan infrastruktur digital tidak berada sepenuhnya dalam kendali negara, maka kita sedang membuka pintu risiko yang jauh lebih besar daripada sekadar persoalan ekonomi," tegasnya.
Connie juga menyoroti lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah yang terkait, sehingga menciptakan "ruang abu-abu" dalam pengawasan Morowali. Ia mendesak agar negara tidak kalah cepat dari arus investasi, terutama dalam pengamanan informasi dan aset vital.
Untuk mengatasi permasalahan ini, Connie mengajukan lima rekomendasi kepada Presiden Prabowo, antara lain:
- Menginstruksikan audit menyeluruh atas tata kelola data, keamanan, dan investasi di Morowali.
- Memperkuat peran Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai otoritas tunggal data geospasial.
- Membangun Komando Pengawasan Terpadu Objek Vital Nasional (Obvitnas) yang melibatkan TNI, Polri, BIG, dan lembaga teknis terkait.
- Merevisi mekanisme perizinan yang dinilai terlalu sektoral.
- Menegaskan Morowali sebagai kawasan kedaulatan strategis, bukan sekadar kawasan investasi.
"Kelalaian terhadap objek vital adalah kelalaian terhadap kedaulatan. Dan kedaulatan tidak boleh dinegosiasikan," tegas Connie, berharap Presiden Prabowo dapat mengambil langkah cepat dan tegas untuk memperkuat fondasi kedaulatan negara di kawasan industri strategis tersebut.
Connie mengingatkan bahwa kelengahan struktural dalam pengawasan Morowali dapat menjadi "bom waktu" bagi masa depan Republik Indonesia.